Senin, 27 Juni 22

Yusril Akan Dampingi Guru Honorer K2 Gugat Permen PAN RB Nomor 36 Tahun 2018

DPP Front Pembela Honorer Indonesia atau FPHI resmi mengandeng Tokoh Nasional yang juga Pakar Hukum dan Tata Negara Yusril Ihza Mahendra untuk mengajukan judicial review terhadap Permen PAN RB Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2018.

Didepan awak media Yusril mengungkapkan alasan penjunjukan dirinya sebagai kuasa hukum oleh DPP FPHI. Menurut Yusril, karena para pegawai honorer merasa dirugikan dengan dengan terbitnya Permen PAN-RB nomonr 36 Tahun 2018 tersebut.

“Dalam Permen itu terdapat adanya batasan usia mendaftar menjadi CPNS 2018, yakni 35 tahun. Dan ini bagi teman-teman Guru Honorer K2 dianggap sangat merugikan,” tutur Yusril, Selasa (16/10/2018).

Sebagaimana diketahui, dalam pasal 4 huruf d dari Permen tersebut berbunyi: Pelamar  memenuhi  persyaratan  usia  setinggi-tingginya  35 (tiga puluh lima) tahun saat pelamaran dan setinggi-tingginya 40  (empat  puluh)  tahun  bagi  pelamar  yang  memiliki kualifikasi Pendidikan Strata 3 saat pelamaran.

Jika mengacu pada Permen tersebut, maka tenaga honorer K2 baik tenaga pendidikan dan kesehatan memang tak memliki jalan lain untuk menjadi CPNS jika berusia 35 tahun ke atas. Meski, persyaratan lainnya telah memenuhi, seperti memiliki ijazah S1 bagi tenaga pendidik dan D3 bagi tenaga kesehatan.

Sedangkan menurut Yusril, Menurut Yusril, sebagian besar guru honorer sudah cukup lama mengabdikan diri menjadi guru dan dengan adanya aturan ini justru mereka dianggap tidak memenuhi syarat pengangkatan.

“Saya berharap, MA dapat membatalkan peraturan batasan usia pengangkatan guru honorer. Dengan demikian, yang diangkat merupakan guru yang memiliki kompetensi, bukan hanya sekedar syarat usia,” tandas Yusril.

Alasan lain dari judicial review tersebut, Yusril mencontohkan bahwa saat ini banyak para pengajar yang berstatus Guru Hoorer yang bahkan sudah mengabdikan diri selama 10 hingga 15 tahun. Sehingga demi menghindari diskriminasi pengangkatan, selain dengan uji materi ke MA, Yusril berharap Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan terkait keberadaan para pengajar tersebut.

” Asalkan, ada arahan dari Pemerintah tentang bagaimana mengalokasikan dana pendidikan secara efektif dan efisien, permasalahan guru honorer yang meminta status pengangkatan merupakan persoalan yang bisa diselesaikan,” pungkas Pria yang pernah menjabat sebagai Menteri di era Gus Dur, Megawati dan SBY tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait