Kamis, 1 Desember 22

Yogyakarta, Dulu Berhati Nyaman, Lalu Berhenti Nyaman, Kini Berhati Yaman?

Pembangunan yang berorientasi kapitalistik merupakan salah satu sebab Yogyakarta menjadi kota yang tidak nyaman, kata Hempri. Dosen Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM. Sebelum tahun 2008, Yogyakarta termasuk kota paling nyaman di Indonesia, bahkan pernah dijuluki City of Tolerance. Namun. predikat City of Tolerance yang pernah disandang kini dikoreksi. Sebab menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, sejak 2011-2015 tercatat ada 13 kasus intoleransi.

Di kota Yogyakarta, kehidupan sosial kemasyarakatan (pernah) berlangsung aman dan nyaman. Hubungan semua suku, agama, ras dan antargolongan berlangsung harmonis. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini Kota Toleran tersebut tercederai. Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, dalam beberapa kasus yang bernuansa intoleransi, penegak hukum kurang bersikap tegas. Kondisi ini membuat kehidupan Yogyakarta bergeser, tidak senyaman dan terbuka seperti dulu lagi.

Istri Sri Sultan Hamengkubuwono X ini mengungkapkan, DIY sebagai provinsi yang menjadi barometer di Indonesia seharusnya bisa dibangun menjadi kawasan yang aman dan nyaman. “Jangan sampai masyarakat sekarang malah merasa tidak aman lagi,” kata Hemas dalam rapat dengar pendapat tentang upaya mengatasi gerakan intoleransi yang digelar di Pendapa Keraton Kilen Yogyakarta (8/4). GKR Hemas mengkritiki aksi pembubaran acara Lady Fast 2016 yang dilakukan sekelompok massa. Atas peristiwa itu, GKR Hemas mendapat protes dari aktivis perempuan. “Saya di-bully oleh teman-teman aktivis. Beritanya sampai ke luar negeri, coba bagaimana kalau dibilang Yogyakarta sudah tidak aman,” kata Ratu Hemas, sapaan akrab GKR Hemas.

Ratus Hemas mengatakan, padahal acara tersebut merupakan kegiatan yang mempertemukan aktivis perempuan membahas isu-isu feminisme. Banyak pihak kemudian menjustifikasi Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan sudah tidak ada lagi ruang terbuka berdiskusi dan belajar. Menurut Ratu Hemas, insiden pembubaran acara Lady Fast 2016 tersebut hanya sedikit dari sederet peristiwa lain yang bernuansa intoleransi. Sebelumnya, banyak kasus bernuansa intoleransi dilakukan sepihak oleh sekelompok massa. Ratu Hemas berharap aparat penegak hukum harus bergerak mengatasi persoalan ini.

Masyarakat juga harus dididik memahami konsep pluralisme dan toleransi. “Aparat harus punya keberanian dan bisa melakukan perubahan dalam menyikapi fenomena ini,” kata Ratu Hemas. Keberanian aparat akan membuat warga merasa terlindungi. Masyarakat memerlukan kepastian hukum.

Perwakilan Pondok Pesantren Khusus Waria Al Fatah, Shinta Ratri, mengungkapkan kegelisahannya atas tindakan sepihak yang dilakukan sekelompok massa. “Semangat kami belajar beragama seperti terintimidasi dan tertekan,” kata dia. Di bagian lain, Peneliti UGM Hempri Suyatna mengatakan, munculnya kasus-kasus intoleransi di Yogyakarta dipengaruhi banyak faktor.

Kritik Ratu Hemas terhadap aparat keamanan, sesungguhnya juga kritik kepada Kapolda DIY, Wali Kota Yogyakarta dan juga Gubernur DIY, yang tak lain adalah sang suami, Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sudah menjadi rahasia umum Gubernur DIY kurang tegas dan tak mampu menekan Kapolda DIY untuk bertindak tegas kepada pelaku intoleransi. Pernah terjadi, setelah peristiwa penganiayaan terhadap Julius Felisianus, Bupati Sleman dan Kapolres Sleman menemui Jafar Umar Thalib, tokoh di setiap pertemuan akbar selalu menyataakn siap perang melawan pluralisme.

Jika aparat keamanan takut terhadap kelompok kecil yang selalu mengganggu keamanan, jika para wali kota, bupati dan gubernur tak tegas memimpin wilayah Yogyakarta, maka tinggal tunggu waktu Yogyakarta berubah dari Berhati Nyaman, menjadi Berhenti Nyaman, lalu menjadi Berhati Yaman!

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait