Jumat, 30 September 22

Yenny Wahid: Kandidat Pilkada Jakarta Perlu Tandatangani Perjanjian Khusus

Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid, mengatakan bahwa seluruh kandidat yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Jakarta 2017 sebaiknya menandatangi pakta perjanjian khusus agar tidak melakukan kampanye hitam dan menyebarkan isu-isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA).

Penandatanganan pakta perjanjian tersebut, menurut Yenny, semestinya difasilitasi KPU DKI Jakarta.

“Para kandidat untuk menandatangani pakta perjanjian agar tidak menggunakan black campain dengan menggunakan isu-isu yang bisa mengoyak-oyak persatuan masyarakat. Kami sudah mulai melihat di sosial media, berupa ungkapan-ungkapan kebencian, ungkapan penistaan berdasarkan isu-isu SARA sudah mulai terjadi,” katanya usai jumpa pers rencana pertunjukan “Centhini Gunung” oleh Komunitas Lima Gunung bekerja sama dengan Wahid Institute di Magelang, Jumat (30/9).

Menurut Yenny, jika hal ini tidak dilakukan pencegahan dikhawatirkan akan memperdalam konflik horisontal di masyarakat.

Para pendukung, katanya, boleh saja tidak setuju dengan masing-masing kandidat dan boleh mengkritisi terutama rekam jejak dari para kandidat yang bersangkutan.

“Boleh tidak setuju dengan para kandidat. Boleh mengkritisi, justru malah bagus mengkritisi karena itu akan memberikan edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Namun yang menurutnya perlu dikritisi adalah rekam jejak dari para calon, kinerja, serta kiprahnya di masyarakat. Bukan asal-usul SARA.

Menurut dia, ketiga cagub baik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono memiliki kemampuan sepadan, bahkan ketiganya juga memiliki peluang yang sama untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2017.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait