Kamis, 1 Desember 22

Wiranto pada World Press Freedom Day Menyinggung Aksi 5 Desember

Menteri Kordinator Politik Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menko Polhukham) Wiranto, kemarin juga hadir dalam acara World Press Freedom Day 2017 di JCC, Senayan, Jakarta, yang dibuka oleh Presiden Jusuf Kalla. Di acara tersebut, Menko Polhukham Wiranto menjelaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga menyikapi tentang rencana Aksi 5 Mei, yang berkaitan dengan vonis dalam persidangan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), atas dugaan penistaan agama. Kepada masyarakat yang ingin melakukan aksi unjuk rasa, Wiranto juga berpesan agar tidak sampai menimbulkan kekacauan. Dia juga meminta agar aksi yang dilaksanakan tidak mengganggu kebebasan orang lain.

“Kalau kebebasan menyampaikan pendapat sudah mengganggu kebebasan orang lain dan menimbulkan kekacauan ini sudah jadi urusan aparat keamanan untuk melarang atau untuk membubarkan,” ujar Wiranto di JCC, Senayan Jakarta, Rabu (3/5).

Menko Polhukam menegaskan  bahwa demonstrasi boleh dilakukan namun memiliki tata cara yang diatur. Menurutnya, kalau demonstrasi sudah menimbulkan suatu suasana mencekam, mengacaukan perekonomian, membuat kemacetan maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

“Kami tegas saja, tidak usah pusing soal itu. Tiap hari di negeri ini juga ada demonstrasi. Demokrasi kita memberikan satu kebebasan berpendapat dengan cara-cara yang beretika, terhormat dan bermartabat jadi tidak ada masalah,” kata Menko Polhukam.

Sebelumnya diberitakan bahwa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI menyatakan akan kembali berdemonstrasi pada 5 Mei 2017 di depan kantor Mahkamah Agung (MA). Aksi ini bertujuan untuk memberi dukungan terhadap MA agar tetap mandiri dalam menangani kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sementara, berkaitan dengan kondisi kebebasan pers di Indonesia, dalam World Press Freesom Day, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia dilindungi oleh konstitusi. Ia juga menjelaskan bahwa saat memasuki era reformasi, ada tiga hal yang berkembang pesat di Indonesia yaitu demokrasi, otonomi daerah, dan kebebasan pers. Khusus pada kebebasan pers, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dalam konstitusi dan UUD 1945.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait