BANDUNG – Beragam upaya terus dilakukan warga Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Gegerakalong, Bandung. Setelah sebelumnya menggunakan jalur hukum sebagai aksi penolakan pengosongan rumah, belum lama ini warga juga mengadukan masalahnya ke Walikota Bandung, Ridwan Kamil di pendopo Balikota Bandung Jalan Dalem Kaum No. 01 Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Senin (25/7/2016), pukul 19.30 WIB.
Dalam pertemuan itu, Ridwan Daehy yang datang bersama 30 penghuni KPAD Gegerkalong, Bandung menyampaikan keluhan, sebagai warga KPAD, keluarganya telah menghuni KPAD selama berpuluh-puluh tahun. Mewakili warga, dia juga menuturkan sejarah lahan KPAD yang menurutnya dibeli dari gaji para prajurit yang dulu membela NKRI dari pemberontakan di tahun 1965. “Lahan tersebut ditempati oleh para prajurit yang bersedia tinggal sedangkan untuk yang menerima pesangon uang, tidak tinggal di KPAD. Kami minta perlindungan dan keadilan kepada Walikota Bandung. Dan, semoga melalui pertemuan tersebut dapat memberikan solusinya,” ujar Ridwan kepada media online ini, Jumat (29/7/2016).
Pada kesempatan itu, Darmawi, warga KPAD juga menjelaskan, saat ini portal pintu masuk menuju komplek sudah dibuka, kegiatan sudah normal tapi belum sempurna karena kami masih berjaga-jaga.
“Kami sebagai warga minta solusi karena saat ini penghuni komplek yang dihuni 700 keluarga resah,” ujar Ridwan, mengutip yang disampaikan Darmawi.
Penghuni KPAD, sebutnya, juga memilih bertahan karena Kodam/III Siliwangi datang dengan dalih pendataan namun bersenjata lengkap serta dasar kepemilikan yang tidak jelas.
“Untuk permasalahan sekolah warga akan turut serta menjaga karena pendidikan harus diutamakan,” tuturnya.
Lalu, bagaimana tanggapan Walikota Bandung, Ridwan Kamil? Dari notulensi rapat pertemuan warga, Walikota Bandung menyampaikan, Pemkot Bandung akan berkomunikasi dengan Pangdam untuk mencari solusi terkait permasalahan KPAD.
“Apabila sudah ada komunikasi, nantinya Walikota Bandung akan kembali mengundang kembali warga KPAD,” ujar Ridwan mengutip komentar Ridwan Kamil dalam pertemuan lalu dengan perwakilan warga yang ditutup pukul 21.15 WIB.
Sejauh ini, masih belum ada kabar pasti kapan akan dilakukan pengosongan rumah di KPAD Gegerkalong, Bandung. Keterangan yang disampaikan Pangdam III Siliwangi Mayjen Hadi Prasojo, pihaknya masih merahasiakan waktunya.
Menurut dia, Kodam III/Siliwangi terus melakukan pendekatan pada warga agar mereka yang menempati rumah milik TNI AD bisa ditinggalkan, atau dialih-milikan pada TNI aktif. Dari 87 kepala keluarga (KK), sebutnya, tinggal 38 KK masih berkukuh atas kepemilikan rumah tersebut.
“Mereka yang kini menghuni rumah di KPAD merupakan warga sipil yang orangtuanya dulu pernah menjadi prajurit TNI. Secara legalitas Kodam III/Siliwangi memiliki bukti otentik atas kepemilikan lahan dan rumah seluas 40 hektare tersebut,” tuntasnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu. (eko)