Sabtu, 2 Juli 22

Walikota Bogor Tak Kuatir Kucuran DAU Ditahan

BOGOR – Keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menahan kucuran anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 169 daerah senilai Rp19,4 triliun, termasuk untuk Kota Bogor, tidak akan berdampak ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Kota Bogor termasuk dalam keputusan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 yang ditandatangani oleh Menteri Sri Mulyani pada 16 Agustus lalu.

DAU yang ditunda penyalurannya kepada Kota Bogor adalah sebesar Rp87.572.391.884. Namun, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, penundaan DAU oleh Pemerintah Pusat tidak akan mempengaruhi kegiatan rutin.

“Kemampuan keuangan (Pemkot Bogor) dalam keadaan baik. Masih ada dana yang cukup untuk pembiayaan rutin ataupun gaji,” kata Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Kamis (25/8/2016).

Menindaklanjuti kebijakan penundaan DAU, Walikota Bogor menginstruksikan langsung Bappeda dan BPKAD untuk berkoordinasi membuatkan kajian anggaran. Penundaan pemerintah pusat, sebutnya merupakan langkah efisiensi anggaran.

Pemkot Bogor juga akan melakukan inventarisasi proyek atau program yang bisa dilakukan efiensi.

“Akan dilakukan penyisiran oleh tim anggaran. Kalaupun ada efisiensi lebih kepada yang rutin atau efisiensi kegiatan perencana, bukan infratruktur dan belanja langsung,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan Kemenkeu dalam menunda penyaluran DAU, yakni perkiraan kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan perkiraan posisi saldo kas di daerah pada akhir tahun.

Adapun daerah-daerah yang DAU-nya ditunda penyalurannya adalah yang proyeksi saldo kas akhir tahunnya masuk kategori sangat tinggi, cukup tinggi, dan sedang. Kebijakan pemerintah Jokowi ini dikabarkan membuat kepala daerah ketar-ketir karena harus mencari dana talangan agar bisa membayar gaji PNS selama empat bulan ke depan. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait