Kamis, 7 Juli 22

UU Pilkada Harus Terpercaya

Jakarta – Anggota Komisi II DPR, M Misbakhun mengatakan, revisi Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota (pilkada) perlu menghadirkan regulasi yang tepercaya. Regulasi itu harus memenuhi kepentingan substantif, menjangkau segala aspek yang dibutuhkan, memiliki makna tafsir tunggal, dan konsisten.

Menurutnya, revisi ‎Undang-undang itu diharapkan dapat memberi sandaran yang kuat dalam menuntun perilaku penyelenggara pemilu, sehingga akan menghasilkan penyelenggara yang profesional dan berintegritas.

“Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas, adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Misbakhun menambahkan, penyelenggara pemilu harus tunduk kepada prinsip hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Konflik-konflik yang bersumber dari regulasi dapat ditekan sedemikian rupa sehingga atas berbagai persoalan yang muncul dalam pemilu dapat diselesaikan regulasi yang ada,” ujarnya.

Dia menuturkan, revisi harus mendorong proses elektoral menjadi murah. Karena, salah satu tujuan pemilihan kepala daerah secara langsung dan serentak adalah efisiensi anggaran.

Lebih lanjut Misbakhun menjelaskan, peserta pemilihan dalam pilkada langsung mau tidak mau harus senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

“Hanya partai politik yang mampu berperilaku adaptiflah yang akan mampu terus berperan dalam kehidupan politik,” jelasnya.

Faktor penting lain dalam revisi UU Pilkada adalah melahirkan kandidat yang mumpuni dan aspiratif. Ditahap ini parpol harus benar-benar memilih kandidat yang betul-betul memiliki integritas, kapasitas, dan kapabilitas, bukan semata-mata karena kemampuan finansialnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait