Utang BUMN Harus Diperhatikan Tapi Jangan Dipolitisir

Kemarin muncul berita dan broadcast tentang utang BUMN. Kemudian hal tersebut dibahas secara masif dalam group-group WA. Sebenarnya pemberitaan tersebut tentang Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, yang bukan hanya membahas tentang utang, tetapi juga tentang perkembangan aset BUMN.

Tetapi entah mengapa, yang lebih senang dibahas dari berita itu bukan tentang perkembangan asetnya, tapi utangnya. Bahkan cawapres Sandiaga Uno, dengan perspektif pilpres dan menyalahkan petahana tentunya, ikut berkomentar tentang utang BUMN ini. Ia menyatakan bahwa utang BUMN itu mengkhawatirkan. Bahkan ia mengatakan pula bahwa utang itu karena politik  Jokowi.

Deputi Menteri Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro, dalam pemberitaan itu sebenarnya sudah menjelaskan bahwa utang itu aman dan digunakan untuk investasi. Saya pun mengamini bahwa utang itu aman, bukan hanya dilihat dari DER (Debt Equity Rasio – Rasio utang terhadap modal) seperti yang dipaparkan Aloysius, juga bisa dilihat dari kemampu-labaan (profitabilitas) BUMN tersebut.

BUMN yang disebut pengutang terbesar itu (Telkom, Mandiri, BRI dll) adalah BUMN dengan kinerja yang baik (untung) dan sebagian besar sahamnya berpredikat “blue chip” di lantai bursa (saham berharga tinggi/kapitalisasi besar, sering diperdagangkan, dan dipercaya untuk investasi jangka panjang). Artinya penilaian saya terhadap keamanan utang BUMN itu, sejalan dengan publik yang bermain di pasar modal.

Kita boleh dan memang harus waspada dgn utang BUMN, tapi kita tetap harus jernih dalam menilainya. Jangan seperti Cawapres Sandiaga Uno yang dengan cepat memandang negatif utang BUMN. Padahal ia sendiri dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), juga tercatat memiliki utang hampir Rp 9 triliun (Rp 8.4 triliun rupiah dan 23.65 juta dollar AS).

Tidak bisa dikatakan bahwa utang Sandy itu, baik korporasi maupun pribadi, kalau bermasalah tidak beresiko buat negara. Saya tekankan, kalau utang sudah sebesar itu, jika bermasalah pasti akan merusak ekonomi nasional.

Contoh Bank Century, begitu sakit pemerintah segera baillout agar tak muncul efek sistemik, padahal dana baillout yang dikeluarkan pemerintah sebesar Rp 7,6 triliun, lebih kecil dari utang Sandy yang hampir Rp 9 Triliun tersebut.

Jadi sekali lagi, jernih lah dalam menilai. Apalagi BUMN itu diawasi DPR. Dan BUMN yang sudah go publik (Tbk) selain diawasi oleh DPR juga oleh OJK dan Bursa.

BUMN dan Keadilan

Yang harus ditingkatkan oleh BUMN adalah memperbesar kontribusinya dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan. Komitmen Pemerintah Jokowi dalam mewujudkan keadilan tak perlu diragukan. Pembangunan infrastruktur di wilayah terluar dan wilayah perbatasan, kebijakan BBM satu harga, redistribusi lahan, dan program afirmatif lainnya adalah wujud pembangunan yang berkeadilan, yang sedang dijalankan pemerintah.

Hasilnya sudah tampak, indeks GINI-indeks ketimpangan pendapatan, di masa pemerintah Jokowi menurun dari 0.414 di September 2014, menjadi 0.389 di Maret 2018. Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 9.82%.

Jika banyak pihak yang masih merasa tidak puas atas kinerja pemerintah tadi, bagi pemerintah, ini harus menjadi dorongan untuk bekerja lebih keras lagi. Bagi BUMN, berarti kontribusinya harus lebih besar lagi. Jika sebelumnya BUMN berkontribusi sebesar Rp. 351 triliun untuk APBN dalam bentuk pajak dan deviden, kedepannya tentu harus lebih besar lagi. Sehingga, menjadi BUMN yang efisien menjadi tuntutan.

Tapi bagi oposisi, tentu harus menyadari bahwa kita tidak sedang mulai di titik nol. Ketidakadilan sudah berjalan di rejim sebelumnya, terutama masa Soeharto. Mempersempit kesenjangan memerlukan proses. Jadi sambil memastikan perekonomian di saat ini terus berjalan (tumbuh), masalah kesenjangan yang sudah terbentuk sejak lama, akan terus dibenahi.

Penulis : Teddy Wibisana Dewan Penasehat Almisbat dan Komisaris di BUMN