Rabu, 29 Juni 22

Usai Disumpah, Bima Arya Janji Buka-bukaan

BANDUNG – Saat dipanggil Ketua Mejlis Hakim Lince Purba sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Senin (15/8/2016), Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengatakan akan memberikan keterangan sejujurnya, setelah diambil sumpah.

Namun, keterangan secara rinci Bima Arya soal kasus gunaan penggelembungan angaran pembelian lahan batal disampaikan, karena saat itu waktu di pengadilan sudah menunjukan pukul 20.15 WIB. Akhirnya, hakim memutuskan akan kembali menghadirkan walikota sebagai saksi pada Senin (22/8/2016) mendatang. Berikut yang disampaikan Walikota Bogor, Bima Arya usai dirinya disumpah.

“Prinsipnya yang pertama, pembebasan lahan adalah kebijakan untuk memuliakan PKL. Kedua, semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya,” jelasnya.

Dia menegaskan, akan memberikan keterangan soal pembebasan lahan yang diduga merugikan Negara senilai Rp 43,2 miliar tersebut. “Dipersidangan yang dijadwalkan Senin nanti, saya siap bersaksi,” katanya.

Bima menagaskan, tak ingin berpolemik, dan berjanji akan membeberkan semua yang diketahui, dipahami, dan diyakininya dihadapan persidangan.

Bima juga menegaskan, kesaksian para saksi dalam sidang-sdaing sebelumnya yang benar dan ada juga yang tidak benar.

“Nanti akan saya konfirmasi, dan konfrontasi. Yang benar akan saya akui, yang tidak benar akan saya luruskan. Dengar saja nanti dipersidangan,” tegasnya.

Menurutnya, semua yang disampaikan bawahannya sudah benar. Ia juga telah mendengarkan, dan menyimak bawahannya yang telah menjadi saksi dipersidangan.

Sebagai informasi, kasus pembebasan lahan Warung Jambu Dua seluas 7.302 meter persegi atau biasa dikenal kasus Angkahong sudah menjerat tiga terdakwa yakni Kadis UMKM Kota Bogor, Hidayat Huda Priatna.

Dalam sidang terdahulu, terungkap dari beberapa saksi bahwa yang memasukan usulan itu adalah ketua tim TAPD yakni Sekdakot Ade Syarif Hidayat.

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nasran Azis, keterlibatan wali kota, wakil wali kota, dan Sekda Kota Bogor antara lain pada 27 Desember 2014 saat dilakukan musyawarah ke-III. Wali Kota Bogor memimpin musyawarah dengan dihadiri oleh wakil wali kota, sekda, Yudha Priatna (Kadis Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah skala Kecil Pasar Umum), Toto Ulung (selaku Kabag Hukum), serta Angkahong. Pada musyawarah itu, wali kota dan seluruh peserta sepakat menetapkan bahwa harga tanah (luas tanah 7.302 m2 dan Bangunan 1.264 m2d) yang akan dibebaskan sebesar Rp 43,1 miliar.

“Namun, dalam Berita Acara Musyawarah Ketiga serta Daftar Lampiran tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah Musyawarah Ketiga dilakukan antara Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum dengan Angkawidjaja Henricus Ang alias Angkahong.”

Surat dakwaan Hidayat Yudha menyebutkan, Kegiatan dalam Peningkatan PKL eks Jalan MA Salmun dengan alokasi anggaran sebesar Rp 49,2 miliar tanpa ada usulan terlebih dahulu dari kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor selaku instansi yang memerlukan tanah sebagaimana Pengajuan Usulan Anggaran Perubahan Tahun 2014. Penganggaran kegiatan pengadaan lahan untuk relokasi PKL dilakukan tanpa studi kelayakan. Selain itu ada ketidaksesuaian besaran anggaran. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait