Sabtu, 10 Desember 22

Upaya Jitu Presiden Jokowi Atasi Impor Gula

Upaya untuk mengurangi ketergantungan impor gula terus gencar dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi bahkan langsung melakukan kampanye mengurangi ketergantungan impor, khususnya gula.

Pada satu kesempatan sosialisasi “Tax Amnesty” di Jakarta baru-baru ini, Jokowi mengajak kepada investor yang sudah mengembalikan dananya ke dalam negeri, untuk melakukan investasi di sektor perkebunan gula dengan membangun pabrik gula di daerah seluruh Indonesia.

Keputusan Presiden Jokowi untuk mengurangi bahkan sekaligus menghilangkan impor gula ini sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN. Tindak lanjut itu antara lain dengan merevitalisasi 62 pabrik gula dengan mengganti mesin giling dan produksi yang lebih modern seperti di pabrik gula (PG) Djatiroto dan Asembagus milik PTPN XI, serta menyelesaikan pembangunan pabrik gula baru dan termodern di Banyuwangi yakni Pabrik Gula (PG) Glenmore.

Pabrik Gula Glenmore adalah pabrik gula terbaru yang dibangun oleh BUMN dalam kurun waktu 31 tahun terakhir. Pabrik yang dibangun dengan nilai investasi Rp. 1.5 triliun dengan pendanaan terbesar dari kredit perbankan nasional ini, dikelola oleh konsorsium PT. Perkebunan Nusantara XII dan PT. Perkebunan XI. Dengan kapasitas giling 150 atau 160 ton per hektar pabrik ini akan menghasilkan 58 ton gula siap konsumsi per hari. Pabrik gula Glenmore.

Komisaris Independen PTPN XI, Dedy Mawardi, menilai kebijakan Presiden Jokowi dan Kementerian BUMN tersebut sebagai “langkah jitu untuk mengatasi ketergantungan impor gula dan mewujudkan program swasembada gula”.

“Kementerian BUMN sudah on the track untuk mewujudkan kebijakan Presiden Jokowi di sector gula,” ujar Dedy Mawardi kepada indeksberita.com, Kamis (4/8/2016).

Apalagi, sekarang hasil gula dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) tidak boleh dijual kepada pedagang tetapi di jual ke Perum Bulog.

“Kebijakan ini untuk menstabilkan harga gula serta memukul para mafia gula yang selama ini memainkan harga gula seenaknya,” imbuhnya.

Menurut Dedy, kebijakan itu akan lebih baik lagi jika Presiden Jokowi mengeluarkan aturan hukum yang menjamin ketersediaan lahan untuk perkebunan gula yang dikelola oleh BUMN.

“Problem utama pabrik gula BUMN selama ini adalah minimnya lahan untuk perkebunan tebu,” pungkas Dedy Mawardi.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait