BOGOR – Sebanyak 5000 sertifikat gratis dalam waktu dekat akan dibagikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono secara antusias menyatakan mendukung program tersebut. Sebab, tidak hanya memberdayakan warga tidak mampu. Namun, nantinya juga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor.
“Soal waktunya dalam waktu dekat dan BPN Kota Bogor yang akan menentukannya. Belum lama ini, Kepala BPN Kota Bogor, Yulia Jaya Nirmawati juga telah mendiskusikan kepada saya. Dan, saya jawab, DPRD Kota Bogor mendukung karena program ini jelas berpihak pada rakyat miskin,” tandas Untung Maryono kepada indeksberita.com, Rabu (17/2/2016)
Ketua DPRD Kota Bogor itu menambahkan, dengan dimilikinya sertifikat, MBR nantinya akan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Apalagi, diketahui masih banyak warga tidak mampu yang rumahnya tidak bersertifikat.
“Ada di beberapa lokasi tersebar milik warga tidak mampu yang belum bersertifikat. Saya pernah lakukan komunikasi ke sejumlah warga, bukan mereka menolak membayar PBB. Tapi, karena lahan yang mereka tinggali belum bersertifikat, akhirnya terkendala membayar pajak. Agar lebih optimal, perlu campur tangan peran kelurahan bersama RT dan RW. Sebab, mereka yang tahu warga tidak mampu dilingkungannya,” tuntasnya.
Sebelumnya, Kepala BPN Kota Bogor Yulia Jaya Nirmawati mengatakan, pihaknya siap melaksanakan program sertifikat gratis. Kegiatan tersebut selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses permodalan MBR.
“MBR nantinya dibebaskan dari berbagai biaya sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal ini juga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang sedang digalakkan pemerintah,” jelas Yulia. (eko)