Selasa, 6 Desember 22

Undang-Undang Penghampunan Pajak Dinilai Menciderai Buruh

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak menjadi Undang-Undang,
Keputusan tersebut masih menuai polemik dikalangan masyarakat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan undang-undang tersebut dinilai telah mencederai rasa keadilan bagi masyarakat yang taat membayar pajak.

“Buruh merupakan kelompok yang taat membayar pajak, yaitu PPh 21. Bahkan sebelum gajinya diterima, sudah dipotong untuk membayar pajak,” kata Iqbal di Jakarta, Rabu (29/6).

Karena itu, KSPI tetap akan menolak Undang-Undang Pengampunan Pajak meskipun sudah disetujui oleh DPR pada rapat paripurna pada Selasa (28/6).

Menurut Iqbal, seharusnya negara malu mengampuni para pengemplang pajak hanya demi mengejar pendapatan pajak dengan cara “menggadaikan hukum”.

“Undang-Undang Pengampunan Pajak tidak menjamin peningkatan pemasukan pajak yang saat ini minus. KSPI tidak percaya target Rp165 triliun dari pengampunan pajak akan tercapai,” tuturnya.

Iqbal mengatakan pemerintah belum bisa menghitung besaran repatriasi dana yang datang dari luar negeri. Karena itu, pemerintah seharusnya membuat kebijakan berdasarkan data yang benar dan tepat terlebih dahulu, bukan asumsi.

“Apalagi, data dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berbeda,” ujarnya.

Persoalan yang menyebabkan pengusaha mengemplang pajak adalah ketaatan hukum. Karena itu, Iqbal meminta pemerintah tidak menukarnya dengan pengampunan pajak.

“Buruh dan pengusaha kecil saja dikenakan pajak, tidak pernah mendapatkan pengampunan. Bahkan penghasilan tidak kena pajak buruh masih rendah dan puluhan juta buruh penerima upah minimum juga terkena pemotongan pajak. Apakah ini adil?” tanyanya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait