Minggu, 14 Agustus 22

Dalam Uji Publik PKPU, Parpol Tolak Larangan Pemabuk dan Penzina Ikut Pilkada

Dalam Uji Publik PKPU Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/10/2019) malam, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Kepala Daerah mendapat penolakan dari perwakikan Partai Politik. Rata-rata Parpol menyoroti pasal 4 poin j angka 1 hingga 5 dari peraturan tersebut.

Perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Perwakilan Kemenkum HAM menilai KPU tak mencantumkan aturan jelas sehingga berpotensi menjadi pasal karet. Sementara perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB) tegas menilai bahwa pasal tersebut sangat mudah memicu fitnah.

Diketahui, pasal tersebut mengatur bahwa syarat calon Kepala Daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yaitu berjudi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, zina, dan perbuatan kesusilaan lainnya.

Aturan itu diperjelas dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h, calon kepala daerah harus membuktikan diri mereka tak melakukan hal-hal itu dengan SKCK dari polisi. Calon gubernur dan wakil gubernur harus meminta SKCK ke Polda. Sementara calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota harus mendapat SKCK dari polres.

“Pasal ini sangat mungkin memicu terjadinya saling fitnah. Contohnya, ada seorang kandidat difoto saat memegang gelas bisa dituduh mabuk. Lalu ada kandidat yang sedang bertemu lawan jenis hanya berdua berpotensi dituduh zina,” kata Sukmo Harsono yang merupakan Ketua Bidang Pemenangan di PBB.

Menurut Sukmo, tindak atau perbuatan berzina dan mabuk memerlukan penjelasan yang teknis dan bukan sekedar asumtif sehingga tidak menjebak kandidat. Terlebih lagi, menurut Sukmo, apabila pasal tersebut berlaku juga untuk calon dari gabungan partai politik, maka semakin rawan.

Selain PKS dan PBB, penolakan seruoa juga datang dari Nasrullah, perwakilan Partai Nasdem. Selain soal zina, Nasrullah juga menyoroti perilaku kesusilaan yang juga dicantumkan KPU.

Menurut mantan anggota Bawaslu itu, makna kesusilaan akan berbeda-beda setiap orang. Sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Perbuatan melanggar kesusilaan ini, jadi maksud saya dihapuskan saja semuanya. Jadi cukup menyangkut tentang tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Jangan malah dibuat secara rinci akibatnya kita sendiri yang susah,” katanya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait