Wahyu Sakti Trenggono, seorang pengusaha dibidang telekomunikasi, perkebunan dan pertambangan, saat ditanyakan bagaimana menghadapi BUMN yang bermasalah, berpendapat bahwa BUMN yang bermasalah harus ditangani segera tak boleh ditunda-tunda. Terutama BUMN yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penyelesaiannya harus tuntas, sampai BUMN itu sehat, atau dilebur jika memang tidak bisa diselamatkan. Tujuannya agar BUMN tersebut tidak membebani BUMN lain.

“Kita harus memperbaiki kondisi BUMN yang berkaitan dengan kepentingan publik yang luas, supaya lebih sehat. BUMN dibidang perkebunan dan pangan, telekomunikasi dan transportasi masal perlu dibuat sehat, dengan cara apa pun. Bulog, dan komoditas pertanian, perlu untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, agar tidak di permainkan oleh tengkulak. Ini jelas kan kepentingan rakyat. Telekomunikasi, berkaitan sebagai backbone digital, koneksinya dan erat dengan national security. Sedangkan transportasi massal, berkaitan dg ketersediaan konetivitas masyarakat banyak dari titik ke titik yg lain. Dianalisa lah mana yang berkaitan dengan publik”

Contoh bagaimana BUMN yang bermasalah tidak diselesaikan dengan tuntas, Trenggono menguraikannya sebagai berikut:

“Sejak dulu merpati rugi, tapi tidak pernah diselesaikan. Juga ada PTPN yang hanya mengelola lahan 2000 ha mana bisa efisien dan punya dampak? Itu hanya sekedar contoh, bisa kita riset lagi lebih dalam”

Bagaimana arah BUMN kedepannya, Trenggono melihat bahwa prioritas yang dibutuhkan oleh BUMN adalah sumberdaya yang memiliki integritas di semua lini yang ada di BUMN itu sendiri. Setelah itu bicara dengan seluruh stakeholder mengenai arah yang ingin ditujunya, yang berkaitan erat dengan fungsi dan tujuan BUMN.

“Persoalan di BUMN kita itu adalah persoalan manusia yg mengelolanya, itu inti nya. Kita butuh SDM yang lebih membangun legacy dibanding kepentingannya sendiri. Jangan lupa, kepentingan negara adalah menjamin penerimaan fiskal, dan melindungi pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Disitu swasta juga penting. Tetapi untuk wilayah yang bersifat kepentingan publik harus dikuasai oleh Negara, yang tadi saya jelaskan. BUMN itu harus sehat”

Mengenai rencaana akan dibentuknya super Holding BUMN, Trenggono melihatnya ini harus menjadi kepentingan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, DPR, partai politik sampai kelompok masyarakat yang mewakili kepentingan publik. Banginya yang terpenting adalah bagaimana menperbaiki BUMN yang bermasalah agar tidak menjadi kanker bagi BUMN yang lainnya. Sehingga fungsi BUMN bisa terwujud.

“Jika kita ingin super holding dengan melihat Singapura dan Malaysia kurang tepat. Mereka negara yang kecil yang tidak punya national resourches dan distorsinya rendah. Yang utama bukan super holding, tapi perbaiki BUMN nya. Holding/super holding itu sekadar restrukturisasi. Bahkan jika dibentuk holding, dan masih tetap ada BUMN yang sakit di dalamnya, maka penyakitanya akan seperti kanker menjalar ke BUMN yang sehat. Apalagi SDM nya belum berubah” demikian pernyataan Trenggono menutup pembicaraan dengan indeksberita.com