Rabu, 6 Juli 22

Tolak Gedung Diklat, Puluhan Warga Ngadu ke Ketua DPRD

Tolak Gedung Diklat, Puluhan Warga Ngadu ke Rumah Ketua DPRD Kota Bogor

BOGOR – Keberatan wilayahnya akan dibangun gedung pendidikan dan pelatihan (diklat) oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor, puluhan warga Kertamaya, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, mengadu pada Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono di kediamannya di Mulyaharja. Perwakilan warga tersebut diterima di ruang tamu rumah politisi PDI Perjuangan tersebut.

“Kami menyampaikan keberatan akan dibangunnya gedung diklat BKPP Pemkot Bogor pada tahun 2017. Penolakan kami, warga Kertamaya karena suatu alasan. Sebab, yang kami butuhkan adalah sarana pendidikan seperti sekolahan dan puskesmas. Bukan gedung diklat,” tukas perwakilan warga Kertamaya, Mamat.

Dia menambahkan, pembangunan gedung tersebut rencananya akan berdiri di lahan fasum dan fasos yang sudah diserahkan pengembang perumahan Rancamaya Real Estat, PT Suryamas Duta Makmur kepada warga. Namun, anehnya, lahan yang sebelumnya memiliki luas 3.8 hektar tersebut belakangan malah menyusut tinggal 2.7 hektar.

“Kami berencana akan menggelar unjuk rasa ke dewan dan balaikota terkait penolakan gedung diklat serta akan mempertanyakan susutnya lahan fasum fasos di RT 01, RW 08, Kelurahan Kertamaya yang berdampingan dengan perumahan Rancamaya,” tuturnya.

Mamat menuturkan, berkurangnya lahan tersebut saat akan dibangun Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa) tahun 2013 lalu.

“Luas lahan tersebut jadi berubah menjadi 2.7 hektar setelah warga melakukan penolakan. Saat itu kami menolak dan minta di lahan tersebut agar dibangun lapangan olahraga, sarana pendidikan sekolah dan puskesmas pembantu. Sebab, itu yang dibutuhkan warga. Tapi, usulan warga hingga saat ini malah berlum terealisasi. Buat warga, sekolah dan puskemas, perlu. Sebab, saat ini jarak sekolah jauh dan di lingkungan tidak ada puskesmas,” ujarnya yang diamini 52 warga Kertamaya yang hadir.

Menangapi usulan warga, Untung mengatakan, akan mengawal keinginan warga dengan berkoordinasi dengan Komisi A DPRD Kota Bogor.

“Jika warga menolak, itu adalah hak, demikian juga bila ingin menggelar aksi protes. Sebagai wakil rakyat, kita akan berupaya mengawal berkoordinasi dengan komisi terkait yang nantinya akan dilanjutkan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Soal sekolah dan puskesmas, bila itu yang terbaik untuk warga, kita akan kawal. Saya sendiri, baik di gedung dewan atau di rumah, membuka pintu 24 jam untuk pengaduan masyarakat. Sebab, saya kan memang perwakilan rakyat,” tuntasnya. (eko)

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait