Keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan tarif tol Suramadu, jembatan yang menghubungkan Surabaya Madura (Suramadul) mulai Sabtu 27 Oktober 2018, dilakukan dalam kapasitas Joko Widodo sebagai Presiden yang harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Menjadikan Tol Suramadu gratis, merupakan keputusan yang tepat untuk mengejar ketertinggalan Pulau Madura dari kota lain di Jawa Timur.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian Sekretariat Bersama Relawan Jokowi Sumatera Utara, Sahat Simatupang. Menurut Sahat, keputusan Jokowi menggratiskan tarif tol yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 10 Juni 2009 tersebut, menunjukkan Jokowi memahami cara mempercepat perimbangan pembangunan antar satu kota dengan kota lainnya.
“Suramadu adalah urat nadi kehidupan warga Madura. Sangat tapat kalau urat nadi satu daerah dibersihkan atau dibebaskan dari penyumbatan yang bernama retribusi atau tarif,” kata Sahat Simatupang kepada wartawan, Senin malam 29 Oktober 2018.
Pembebasan tarif, ujar Sahat hendaknya tak hanya bermanfaat untuk warga Madura saja melainkan untuk Jawa Timur. Relawan Jokowi, ujar Sahat justru heran manakala muncul politisi seperti Mardani Ali Sera PKS dan Wasekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik memprotes pembebasan tarif tol Suramadu karena dianggap menguntungkan Jokowi pada Pilpres 2019.
“Bukan kah digratiskannya warga yang menggunakan jembatan tol Suramadu menguntungkan rakyat Madura.Kenapa harus diprotes?” ujar Sahat.
Sikap Mardani Ali Sera dan Rachlan menurut Sahat adalah sikap heroisme palsu. “Mereka selama ini mengatakan membela rakyat (hero). Tapi saat rakyat mendapat menfaat dari pemerintah mereka memprotesnya,” tegasnya.
Bahkan menurut Sahat, selain jembatan tol Suramadu; ada beberapa tol yang dikelola dan investasinya sudah ‘break event point’ bahkan sudah untung sepeti tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa, bisa digtariskan.
“Kami bahkan akan mengusulkan tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa digratiskan Pak Jokowi karena menjadi urat nadi warga di Medan Utara yakni Belawan, Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.” ujar Sahat.
Pertimbangannya, ujar Sahat ada dua yakni tol Belawan – Medan – Tanjung Morawa, atau singkatan dari Belmera secara ekonomis sudah mengutungkan Jasa Marga karena dibangun sejak 1986 oleh kerjasama kontraktor Takenaka Nippo Hutama dan konsultan Jepang Pacific Consultant International atau PCI.
Pertimbangan kedua ujar Sahat, pengelolanya yakni Jasa Marga adalah BUMN tidak memerlukan biaya perawatan yang besar untuk tol Belmera karena tidak mungkin dikembangkan lagi. Tol Belmera, menurut Sahat sudah untung dan tidak akan bisa dikembangkan lagi dengan menambah perluasan jalan tol.
“Sebab tol Belawan – Kualanamu sudah ada dan Pelabuhan Belawan ke Pelabuhan Kuala Tanjung akan terkoneksi dari Tol Binjai – Medan – Tebing Tinggi. Sehingga tol Belawan – Medan dengan panjang sekitar 34 kilometer ini pada akhirnya lebih banyak untuk mobilitas orang dari pada barang. Jadi bisa digratiskan dan biaya perawatannya bisa diambil dari APBN karena tidak begitu besar,” ujar Sahat.
Sahat menilai pernyataan protes Mardani Ali Sera dan Rachland Nashidik atas keputusan Presiden Jokowi menggratiskan warga pengguna jembatan tol Suramadu sebagai bentuk heroisme palsu.
“Seolah – olah membela rakyat tapi saat yang sama memprotes kebijakan yang berpihak kepada rakyat.” kata Sahat.
Keputusan yang dilakukan Jokowi mengratiskan tarif jembatan tol Suramadu, ujar Sahat dilakukan dalam kapasitas sebagai Presiden, bukan sebagai Calon Presiden sehingga tidak perlu gusar dan curiga Jokowi mendapat elektoral.
“Jangan semua dipandang sebagai kepentingan politik sempit. Ada saatnya politik itu saling mempercayai. Jokowi tidak akan menghilangkan sejarah bahwa jembatan tol Suramadu dibangun pada masa Presiden Megawati dan diresmikan oleh Presiden SBY,” kata Sahat.
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.