Jumat, 9 Desember 22

Tok! Ahok Kena Tohok, PTUN Jakarta Batalkan SK Reklamasi Pulau G

Jakarta – Akhirnya Ahok kena tohok. Adalah Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang melakukannya.

Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan nelayan atas Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara Wisesa Samudra.

“Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014 kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap,” papar Hakim Ketua Adhi Budhi Sulistyo saat membacakan Putusan dalam sidang putusan yang digelar di PTUN, Jakarta, Selasa (31/5/2016).

Dalam putusannya, Hakim memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap.

Dalam pokok perkara, hakim mengabulkan gugatan para penggugat, yakni Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Hakim menyatakan, keputusan Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra tertanggal 23 Desember 2014, batal atau tidak sah.

Hakim juga mengharuskan tergugat mencabut keputusannya.

“Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Gubernur Daerah Provinsi Ibu kota DKI Jakarta Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra,” ujar Adhi.

Selain itu, Hakim membebankan biaya perkara Rp 315.000 kepada tergugat dan tergugat intervensi, yaitu PT Muara Wisesa Samudra.

Seperti diketahui, gugatan terkait SK Pemberian Izin Reklamasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur diajukan KNTI pada 15 September 2015 lalu.

KNTI menggugat Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Mereka menganggap izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta melanggar sejumlah aturan dan berdampak merugikan nelayan.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait