Kamis, 29 Februari 24

Tito: Ada Agenda Tersembunyi di Rencana Aksi 25 November dan 2 Desember

Pemerintah sudah mendengar semua aspirasi yang disampaikan oleh peserta aksi 4 November 2016. Pemerintah juga sudah melakukan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut, dengan melanjutkan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Sehingga, jika ada aksi susulan maka sudah tidak ada relevansinya lagi. Upaya aksi susulan setelah aksi tanggal 4 November, oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian, bisa dikatakan sebagai agenda tersembunyi untuk makar.

Menurut Tito ada 2 usaha yang akan dilakukan dan bersifat makar, yaitu aksi tanggal 25 November dan 2 Desember. Aksi 25 November, menurut Tito, adalah usaha untuk “menguasai DPR”.Hal itu disampaikan oleh Kapolri Jendral Tito Karnavian, yang didampingi oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Informasi yang kita terima 25 November akan ada aksi unjukrasa di DPR. Namun ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke DPR dan berusaha untuk ‘meguasai DPR’. Aksi ini bagi kami dan Bapak Panglima sudah diatur dalam Undang-undang mulai 104 sampai 107 dan lain-lain dilarang”.

Tito juga menjelaskan bahwa, TNI dan Polri sudah memberikan arahan kepada pejabat berwenang di Mabes Polri dan Mabes TNI, semua kapolda dan Pangdam, agar mengantisipasi semua upaya agar aksi itu tetap terlaksana.

“Kalau itu bermaksud menggulingkan pemerintah itu ada pasal makar. Oleh karena itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR. Sekaligus juga confirm rencana-rencana konsolidasi pengamanan” demikian penjelasan Tito di Lobi Gedung Utama Mabes Polri, Jl Trunjoyo, Kebayoran Baru, pada hari Senin (21/11/2016).

Sedangkan untuk tanggal 2 Desember, kegiatan yang disebut Bela Islam Ketiga. Bentuk kegiatannya adalah gelar sajadah, Salat Jumat di Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan serta Bundaran HI. Menurut Tito walau penyampaian pendapat di muka umum adalah hak konstitusi warga, tetapi sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, penyampaian namun tidak bersifat absolut. Ada pertimbangan sesuai dengan undang-undang, sehingga kepolisian akan melarang kegiatan tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait