Rabu, 6 Juli 22

Tingkatkan Percepatan Pembangunan Kepariwisataan, Rakornas Kepariwisataan ke-II Digelar

Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar)  menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan ke-II sebagai upaya meningkatkan sinergisitas antara Pusat dan Daerah dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan nasional untuk mewujudkan tercapainya  target  pariwisata  2016  hingga  2019.

Rakornas yang dibuka  sekaligus sebagai keynote speech oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya tersebut berlangsung selama dua hari (Kamis dan Jumat, 28-29/4) di Jakarta Convention Center (JCC).

Menpar Arief Yahya menegaskan, kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional tidak lepas dari peran serta semua pemangku kepentingan (stakeholder), kalangan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media dan praktisi maupun komunitas pariwisata (Penta Helix).

“Membangun sinergisitas yang baik dengan semua stakeholder pariwisata ini menjadi kunci dalam mewujudkan target 2016 hingga 2019 mendatang,”kata Menpar Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai sektor andalan yang harus didukung oleh semua sektor lain terutama sektor infrastruktur dan transportasi dalam mempercepat tercapainya target pariwisata 2019.

Presiden menetapkan target pariwisata  dalam lima tahun ke depan atau 2019 harus naik dua kali lipat, yakni, memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8%, devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun,  menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata  sebanyak 13 juta orang, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 20 juta  dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Sementara target tahun 2016 adalah 12  juta kunjungan wisman dan 260 juta pergerakan wisnus,  kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional  sebesar 5%, serta   jumlah lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 11,7 juta tenaga kerja.

Menpar Arief Yahya menjelaskan lebih jauh, dalam program pembangunan tahun 2017 mendatang pemerintah telah menetapkan 14 program prioritas nasional dimana 3 urutan teratas prioritas nasional adalah, Prioritas Nasional: Antar Kelompok Pendapatan, Prioritas Nasional: Pembangunan Pariwisata, dan Prioritas Nasional, Pembangunan Perkotaan. Dan urutan terakhir atau urutan keempatbelas yaitu Prioritas Nasional: Stabilitas Keamanan dan Ketertiban.

“Dengan ditetapkannya pariwisata sebagai program prioritas nasional, alokasi anggaran pariwisata 2017 akan meningkat. Kita mengusulkan dalam pagu indikatif RKP 2017 sebesar Rp 7,9 triliun atau naik 46,3% dari tahun lalu sebesar Rp 5,4 triliun,” kata Arief Yahya.

Dengan meningkatnya alokasi anggaran tersebut diharapkan akan mempercepat pencapaian target pariwisata nasional antara lain meningkatnya kualitas dan daya saing pariwisata di tingkat global.

“Dalam Travel and Tourism Index Competitives Index 2015, World Economic Forum (WEF), pariwisata Indonesia mengalami kenaikan pada 3 pilar yaitu; business environment naik 30 tingkat berada di peringkat 63 dunia, international openness  naik 59 tingkat berada di peringkat 55, dan air transport infrastructure naik 15 tingkat berada di peringkat 39 dunia,” kata Arief Yahya.

Meningkatnya peringkat pada pilar business environment tersebut, kata Arief Yahya, sayangnya diikuti dengan menurunnya pada sejumlah sub-pilar yaitu; jumlah hari dalam memulai bisnis dan biaya memulai bisnis masing-masing turun di ranking 129 dan 105 atau berada di bawah Malaysia dan Thailand.

Sebagai perbandingan (benchmarking) pada sub-pilar memulai bisnis,  Indonesia berada di ranking 129, sedangkan  Malaysia di ranking 23  dan  Thailand di ranking 109, sedangkan pada sub-pilar biaya memulai bisnis,  Indonesia berada di ranking 105,  Malaysia ranking 66 dan Thailand ranking 64.

”Ini menjadi salah satu tantangan dan PR kita bersama bagaimana kita segera memperbaiki sub pilar yang menjadi komponen penting dalam meningkatkan daya saing global,” kata Arief Yahya.

Seraya berharap melalui Rakornas kali ini akan dihasilkan sebuah komitmen bersama untuk mendukung peningkatkan daya saing pariwisata nasional di tingkat global.

10 Destinasi Branding.

Menpar Arief Yahya pada kesempatan itu menjelaskan destination branding dan integrated marketing communication plan pada 10 destinasi yang siap dipromosikan sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisman. Kesepuluh 10 destinasi yang dimaksud itu adalah Medan, Great Kepri, Great Jakarta, Bandung, Jogyakarta, Solo, Semarang (Joglosemar), Banyuwangi, Great Bali,  Lombok,  Makassar,  dan Bunaken, Wakatobi serta Raja Ampat.

Destination branding dan integrated marketing communication plan pada  10 destinasi ini tetap mengacu pada mengimplementasikan strategi;  pemasaran (Destination, Origin, dan Time/DOT), promosi (Branding, Advertising, dan Selling/BAS), dan  media (Paid, Owned Media, Social Media, dan Endorser/POS+E).

10 Destinasi Prioritas.

Pada kesempatan itu Menpar juga menjelaskan kembali kebijakan percepatan pembangunan 10 destinasi prioritas yaitu, Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo – Tengger – Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

“Sesuai arahan Presiden agar pemerintah daerah secara serius dan konkrit mendukung dan melaksanakan upaya percepatan pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas tersebut,” kata Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya mengatakan, satu critical success factor dari upaya percepatan pembentukan manajeman yang terintegrasi atau single destination, single management.

Perwujudan dari manajemen terpadu ini adalah pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Badan Otoritas pada 4 KEK yang ditetapkan pemerintah yakni; Tanjung Lesung, Mandalika, Morotai, dan Tanjung Kelayang dengan Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan untuk Badan Otorita akan dibentuk melalui payung hukum berupa Peraturan Presiden.

MoU dengan Beberapa Stakeholder.

Rakornas Kepariwisataan yang kali ini mengangkat tema ”Sinergi Pusat dan Daerah Menuju 12 Juta Wisman dan 260 Juta Wisnus Tahun 2016” diikuti 700 peserta antara lain, anggota Komisi X DPR, instansi terkait, dinas pariwisata provinsi/kabupaten/kota, kalangan akademisi, asosiasi/industri pariwisata, komunitas pariwisata dan media. Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemenpar dengan beberapa stakeholders, antara lain BMKG, Singapore Airlines, Garuda Indonesia, Kementerian PUPR, Bank Tabungan Negara (BTN), Akademi Bahasa Asing Bina Sarana Informatika, Politeknik Kota Malang, Politeknik Aceh, President University, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia dan Universitas Papua.

Kesepakatan kerjasama Kemenpar dengan beberapa stakeholder dimaksud dalam rangka mendukung promosi Wonderful Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisman ke Indonesia yang mentargetkan 20 juta wisman pada 2019 mendatang.

Menpar Arief Yahya mengatakan, transportasi udara merupakan critical success factor bagi pariwisata Indonesia untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisman ke Indonesia.

“Oleh karena itu, kami harus bekerjasama dengan airlines besar yang mempunyai jaringan penerbangan yang luas luas secara worldwide,” kata Arief Yahya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait