Rabu, 29 Juni 22

Tim Pembela JOKOWI: Putusan MA Sudah Berkeadilan Terhadap Alfian Tanjung

Mahkamah Agung (MA) hari ini telah menolak kasasi Alfian Tanjung dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Alfian Tanjung tetap dinyatakan melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya dan tetap dihukum selama 2 tahun penjara.

“Menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs Alfian Tanjung MPd alias Alfian alias Alfian Tanjung,” demikian kutipan putusan MA yang kami kutip dari website MA pada hari ini, 8 Juni 2018.

Rambun Tjajo, salah satu Deklarator Tim Pembela JOKOWI (TPJ), menyambut baik keputusan MA sebagai bentuk penegakan hukum yang berkeadilan terhadap perbuatan pidana yang berupa fitnah maupun penyebaran kebencian. Putusan ini harus menjadi pelajaran bagi siapapun di Indonesia yang melakukan atau bermaksud melakukan perbuatan fitnah dan penyebaran kebencian dalam bentuk apapun.

“Putusan MA menunjukan bahwa Alfian terbukti, memfitnah Jokowi sebagai antek PKI. Dan TPJ memandang bahwa Mahkamah Agung telah menjalankan amanahmya sebagai benteng keadilan, yang dengan tetap istiqomah pada putusan pengadilan pertama,” kata Rambun.

Putusan pidana atas Alfian Tanjung berawal dari ceramahnya di Masjid Mujahidin, Tanjung Perak, Surabaya. Ceramah ini kemudian tersebar melalui media sosial Youtube. Kemudian, pada 26 Februari 2017, Sujatmiko, warga Surabaya, melaporkan isi ceramah sdr. Alfian Tanjung di youtube itu, dinilai mengandung ujaran kebencian kepada diri seseorang, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi.

“Tentunya, lebih memprihatinkan bahwa ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi ini dilakukan di dalam Mesjid, yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang mubaligh yang mempergunakan sebagai mimbar politik, terlebih dimanfaatkan untuk menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian,” tegas Rambun.

Menurut Rambun tindakan Alfian yang memfitnah kepala negara, adalah tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan. Perkara ini masuk kategori kasus “penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis”. Yang menurut Rambun sepantasnya tidak terjadi di NKRI, di negara yang mendasari kebhinekaan dalam berbangsa,

Di kesempatan yang sama Juru bicara TPJ Dedi Mawardi menambahkan, ujaran kebencian, fitnah, hoax dan bentuk-bentuk lain perkataan dan tindakan yang melawan hukum tidak boleh dibiarkan. Terlebih dilakukan kepada seorang Presiden yang dipilih secara konstitusional.

“Perbuatan tidak terpuji yang dilakukan sdr. Alfian Tanjung, dan berujung pada pemidanaan atas dirinya, sepantasnya menjadi bahan refleksi bagi kita bersama, dan semoga ini mempunyai efek jera kepada siapapun yang melakukan atau bermaksud melakukan perbuatan jahat yang serupa,” kata Dedi Mawardi.

Di tengah keprihatinan terhadap merebaknya praktek-praktek fitnah dalam penyebaran kebencian berbagai bentuknya, Dedi mengungkapkan bahwa TPJ hadir untuk melakukan aksi-aksi melawan fitnah dan ujaran kebencian, khususnya yang ditujukan kepada pribadi Presiden Jokowi.

“Sudah saatnya kita bersama-sama meningkatkan kualitas politik kita menjadi politik kebangsaan. Dan membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar yang dihormati oleh negara-negara lain,” pungkasnya.

 

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait