BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi mau menggelontorkan anggaran senilai Rp300 miliar untuk infrastruktur pendukung Sistem Satu Arah (SSA). Anggaran itu nantinya akan dipergunakan untuk pembuatan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di beberapa titik, perbaikan jembatan Sempur yang berpotensi ambruk dan pelebaran jembatan di Jalan Otista. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono.
“Jembatan Sempur yang dibangun sejak jaman kependudukan Belanda belum dilakukan perbaikan. Jadi harus segera diperbaiki. Dananya, dari pemerintah pusat. Sebab, APBD Kota Bogor tidak mencukupi,” tukang Untung saaat diwawancarai indekberita.com, Rabu (20/4/2016).
Dia menjelaskan, di APBD Pemkot Bogor tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk persiapan SSA. Saat dilakukan ujicoba SSA selama 18 hari lalu, Untung mengaku tidak mengetahui darimana sumber anggaran tersebut.
“Saat ujicoba yang lalu, kita tidak tahu anggarannya darimana. Nah, terkait jembatan Otista, nantinya juga perlu dilakukan pelebaran jalan karena saat ini kondisi jalan tersebut menyempit berbentuk botol. Selain itu, juga tinggal ditindaklanjuti infrastruktur lain yang perlu dibangun,” tegas Untung.
Dia menambahkan, program SSA itupun sudah disetujui oleh semua pihak baik dari Muspida dan DPRD Kota Bogor.
“Kita sudah memberikan masukan mana titik rawan yang harus ada pengamanannya. Diwajibkan titik rawan dan macet disiapkan personil DLLAJ dan kepolisian untuk memantau lalu lintas,” jelasnya.
Pada bagian lain, Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto akan mempersiapkan infrastruktur pendukung setelah SSA dipermanekan dan akan segera dibuat payung hukum, peraturan walikota (perwali). Ditanya soal anggaran saat ujicoba diberlakukan, Bima tidak menjawab rinci.
“Kita siapkan semua mulai dari rambu-rambu dan infrastruktur untuk pembangunan jangka panjang. Secara tekhnis, kalau rambu bisa menggunakan DAK yang ada di dinas terkait. Untuk SSA, tidak mengeluarkan anggaran sebesar Rp1miliar, tetapi kita memanfaatkan anggaran rutin yang ada didinas terkait. Artinya tidak ada yang khusus. Tetapi, kedepannya akan dianggarkan untuk khusus program jangka panjang sehingga dapat mendukung program SSA tersebut,” jelasnya panjang lebar. (eko)