BOGOR – Jika tidak ingin menjadi pelayan masyarakat, jangan pernah terjun ke organisasi politik, terutama PDI Perjuangan. Hal itu dikatakan anggota DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan saat menggelar reses di Kelurahan Cilendek Barat, Jalan Brigjen H. Saptadji Hadiprawira, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, baru-baru ini.
“Kepada jajaran pengurus dan kader PDI Perjuangan Kota Bogor, kami minta mari bergotongroyong dan jadilah pelayan untuk masyarakat. Wakafkan waktu hingga tenaga untuk membantu sesama, sebab itu adalah konsekuensi kita berorganisasi. Yakinlah, ada imbalannya. Karena, Tuhan Maha Tahu,” kata Ence didepan jajaran pengurus kecamatan Bogor Barat dan perwakilan masyarakat saat gelar reses.
Pernyataan anggota legislatif asal partai berlambang banteng moncong putih itu juga menjawab keluhan warga yang menyampaikan, masih seringnya rumah sakit menolak warga tidak mampu, meski sudah memiliki BPJS. Selain itu, juga masih banyaknya siswa miskin Kecamatan Bogor Barat yang belum mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Sekali lagi saya tegaskan, kita di mesin politik PDI Perjuangan ini adalah pelayan masyarakat. Kita pesuruh, kita menghamba pada kepentingan wong cilik. Jadi, berbuatlah, lakukan pendampingan agar rakyat yang tidak mampu bisa mendapatkan haknya. Saya pun juga akan melakukan hal yang sama. Apalagi, terkait KIP, batas waktunya hingga tinggal 30 September akhir bulan ini,” ujar Ence meminta para pengurus dan kader membantu warga gakin untuk memastikan mendapat layanan perawatan rumah sakit hingga KIP.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Maryono dari dapil yang sama. Dia kembali minta agar masyarakat Kota Bogor tanpa membedakan asal latarbelakang mesin politiknya, untuk memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan wakil rakyat di Kota Bogor.
“Kalau pun ada masyarakat yang butuh perawatan dan disampaikan pihak rumah sakit tidak ada kamar, cari tahu dan pastikan kebenarannya. Bila ternyata ada kamar kelas 3 yang kosong, foto dengan ponsel. Lalu, sampaikan kepada saya atau jajaran anggota dewan. Kita akan tegur pihak rumah sakit tersebut. Soal KIP, bagi siswa gakin yang belum mendapatkan, segera koordinasi dengan anggota DPRD Kota Bogor yang nanti akan dilanjutkan ke Disdik. Sebab, program KIP itu ditargetkan untuk siswa gakin. Negara yang membiayai. Jadi, pastikan jangan sampai warga pra sejahtera yang berhak menerima, mendapatkannya,” tandasnya.
Sementara, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yang juga anggota DPRD, Atty Somadikarya menambahkan, terkait pendidikan, pihaknya juga sudah melalukan upaya mengondisikan anggaran pro rakyat kepada Pemkot Bogor.
“Bagi warga tidak mampu, kita sudah siapkan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan total anggaran Rp3 miliar pada tahun 2017. Jadi, khusus bagi siswa gakin yang terbebani biaya sekolah, segera kirim surat ke walikota. Nantinya akan diverifikasi kebenaran terkait status ekonominya dan akan diberi bantuan untuk tahun anggaran 2017. Saya juga minta hal ini dikawal agar siswa gakin bisa mendapatkan manfaatnya,” tuntasnya. (eko)