Rabu, 30 November 22

Tiba di Jakarta, Enam Orang Menjadi Tersangka Dalam Kasus OTT KPK di DPRD Jawa Timur

Enam orang yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di DPRD Provinsi Jawa Timur, telah tiba di Jakarta. Ke enam orang tersebut kemudian menjadi tersangka dalam Kasus OTT KPK di DPRD Jawa Timur. Mereka berasal dari kalangan DPRD dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Jika sebelumnya masyarakat masih simpang-siur dengan informasi siapa dan kasus apa yang terkait dengan ke enam orang tersebut, saat ini sudah ada kejelasan dari KPK. Menurut wakil ketua KPK Basaria Panjaitan, mereka terkena OTT terkait penyuapan terhadap tugas pengawasan dan pemantauan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini, menurutnya, ke enam orang tersebut statusnya sudah menjadi terangka.

“KPK telah meningkatkan kasusnya kearah penyidikan, dan menetapkan ke enam orang tersebut menjadi tersangka,” ujar Basaria di kantor KPK, Selasa (6/6/2017).

KPK juga memberikan penjelasan bahwa dari ke enam orang tersebut, 3 orang berasal dari DPRD, dan mereka sebagai penerima suap. Sedang 3 orang lagi dari lingkungan SKPD, sebagai pemberi suap.

“Sebagai pemberi suap adalah BH (Bambang Heryanto red) Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, ROH (Rohayati) Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, dan ABR (Anang Basuki Rahmat). Lalu penerima yaitu MB (Moch Basuki red) Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, S (Santoso) staf DPRD Jatim, dan RA (Rahman Agung) staf DPRD Jatim,” urai Basaria

Seperti kita ketahui, kasus ini diawali dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK di Surabaya kemarin (5/6/2017). Dalam OTT tersebut KPK juga menyegel Ruang Kerja Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Moch Basuki. Setelah menyegel ruang kerjanya, KPK  juga melakukan penggeledahan di Rumah pribadi Moch Basuki

Dalam OTT tersebut penyidik KPK menemukan uang Rp 150 juta dari tangan Rahman, dalam bentuk pecahan Rp 100 ribu. Uang itu didapat dari Bambang Heryanto, yang diduga untuk diserahkan kepada Basuki. Menurut Basaria, uang tersebut diduga pembayaran triwulanan kedua.

“Diduga para kepala dinas Provinsi Jawa Timur berkomitmen membayar Basuki Rp 600 juta per tahun terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan DPRD Jawa Timur,” ujar Basaria.

Masih menurut Basaria, Basuki diduga pernah menerima Rp 100 juta dari Rohayati. Uang itu diberikan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif. Basuki juga diduga menerima Rp 50 juta dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, Rp 100 juta dari Kepala Dinas Perkebunan, dan Rp 150 juta dari Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menduga ada pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam kasus suap DPRD Jatim ini, namun belum ditangkap. Laode tak mau menyebut nama ataupun inisialnya, hnya menghimbau agar yang bersangkutn datang ke KPK atau polisi setempat.

Ia juga menyayangkan suap-suap semacam itu. “Komitmen memberi uang ini masih terjadi di seluruh Indoneaia, bukan hanya di Jawa Timur,” ujar Laode.

Ia mengimbau agar hal tersebut jangan dilakukan lagi dan apabila ada DPR yang meminta sesuatu supaya tidak mengikuti permintaan tersebut.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait