Kamis, 11 Agustus 22

Ternyata, Pembelajaran Kelas Rangkap Menghemat Anggaran Negara

 

Tidak meratanya guru di sekolah-sekolah cukup sangat mencolok. Persebaran kabupaten/kota selama ini juga tidak dibarengi persebaran guru. Sehingga yang terjadi, guru berkualitas bagus justru banyak berdomisili di perkotaaan.

Hal ini tentunya berlawanan dengan amanah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2008 tentang Guru. Sebagaimana dalam PP tersebut, telah diatur tentang rasio pelayanan guru terhadap siswa di satuan pendidikan.

Pada pasal 17 disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswa, 1 : 20. Ini yang kemudian dijadikan dasar melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Permasalahan ini lalu muncul, karena banyak guru di perkotaan yang memenuhi persyaratan TPG dikarenakan siswanya selalu melebihi rasio.

Sementara di perdesaan semakin tahun siswa yang mendaftar ke sekolah di desa-desa semakin berkurang. Karena jumlah guru di desa juga kurang, maka siswa yang mampu akan pindah dan bersekolah di kota. Yang terjadi, siswa tidak mampu memlih drop out dari sekolah.

Untuk mengantisipasi kekurangan guru di perdesaan, beberapa strategi dilakukan kabupaten/kota. Selain melakukan mutasi guru-guru dari perkotaan ke perdesaan. Langkah lain yang bisa diambil adalah melaksanakan pembelajaran kelas rangkap (PKR). PKR sendiri adalah suatu bentuk pembelajaran pendidikan dasar. Tentu mensyaratkan seorang pendidik mengajar peserta didik yang terdiri dari dua atau lebih. Hal ini tetap memperhatikan tingkatan kelas berbeda dalam satu proses pembelajaran dalam waktu yang bersamaan.

PKR tersebut kemudian diimplementasikan pada sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Satu guru bisa mengajar di dua kelas secara bersamaan jika materi yang diberikan sama atau berhubungan. Salah satu kabupaten yang melaksanakan PKR untuk mengatasi kekurangan guru di perdesaan adalah Kabupaten Blitar.

Koordinator  USAID PRIORITAS Jawa Timur untuk wilayah kabupaten Blitar, Triyana Damayanti menjelaskan, pembelajaran dengan model PKR telah dilaksanakan di Kabupaten Blitar sejak 2013. Pada tahun 2012-2013, Kabupaten Blitar, yang merupakan salah satu kabupaten mitra USAID PRIORITAS, mendapatkan pendampingan dalam menerapkan program penataan dan pemerataan guru. Hasil utama dari kegiatan tersebut diataranya adalah teridentifikasi jumlah kekurangan guru. Jumlah kekurangan guru kelas PNS adalah sekitar 1.066 orang.

Kekurangan guru kelas yang sangat banyak tersebut karena menggunakan bahan pertimbangan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar, dimana setiap SD/MI harus tersedia 1(satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan.

Dari kondisi tersebut kemudian melalui konsultasi publik yang diadakan Dinas Pendidikan dengan SKPD dan stakeholder terkait beserta DPRD dan Dewan Pendidikan melahirkan keputusan Kebijakan, salah satunya dengan mengimplementasikan PKR di sekolah-sekolah yang kekurangan guru.

“Dari Kebijakan tersebut, pengeloaan kelas rangkap yang menjadi salah satu alternatif kebijakan untuk sekolah dasar mulai dilakukan pada tahun 2013 dengan memilih sekolah piloting sebanyak 4 sekolah, memberinya pelatihan beserta pendampingan. Kemudian dari 4 sekolah tersebut dikembangkan menjadi 40 sekolah yang lain pada tahun 2015 dan menjadi 60 sekolah pada akhir tahun 2016. Sedangkan kebijakan regrouping sekolah dilakukan pada tahun 2016,” ungkapnya.

Setelah diterapkan, ternyata PKR mampu menghemat sekitar 150 orang guru (untuk 50 sekolah). Jika harus mengangkat guru baru dengan menempatkan CPNS K2 yang sebagian besar Golongan II b atau II c lulusan D2 dan D3 dengan gaji pokok Rp 1.750.000 per bulan berarti negara mengeluarkan pembiayaan sebesar Rp. 262.500.000 per bulan atau Rp. 3,15 milyar per tahun.

Sedangkan dari tinjauan sarana prasarana berdasarkan kalkulasi yang dilakukan USAID PRIORITAS jika 50 sekolah yang menyelenggarakan PKR tidak memerlukan tambahan ruang kelas baru, karena kelas bisa digabung, maka dari segi sarana dan prasarana program PKR mampu berhemat sebanyak Rp 12,175 milyar.

Untuk itulah Bupati Kab Blitar menyambut baik dengan keberhasilan PKR di Kabupaten Blitar. “Komitmen Kabupaten Blitar untuk menata guru dengan lebih baik sehingga hak siswa untuk belajar tetap terpenuhi tertuang dalam Peraturan Bupati tanggal 8 Oktober 2014 tentang kelas rangkap. Kami juga telah melaksanakan pelatihan kelas rangkap,” kata Bupati Blitar, Riyanto Bupati Blitar. Saat ini Kabupaten Blitar menjadi salah satu kabupaten percontohan nasional untuk keberhasilan pelaksanaan kelas rangkap.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait