Jumat, 9 Desember 22

Tanggapi Pernyataan Luhut, Presiden Awali Ikhtiar Pengungkapan Kebenaran Genosida 1965

Jakarta – Perintah Jokowi kepada Luhut B Panjaitan untuk mencari kuburan massal korban genosida 65, harus dimaknai sebagai ikhtiar presiden untuk memulai kerja pengungkapan kebenaran atas peristiwa itu.

Hal itu juga merupakan respons Jokowi atas pernyataan Luhut sebelumnya yang mendahului Jokowi, bahwa negara tidak akan pernah meminta maaf sekaligus menyangkal adanya kuburan massal serta ribuan korban dalam peristiwa 65.

Demikian ungkap Ketua Setara Institute Hendardi kepada pers , di Jakarta, Jumat (29/4/2016).

Hendardi juga menilai, perintah itu sekaligus kritik keras kepada Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Menkopolhukam, yang tidak pernah menyajikan data kepada Presiden Jokowi. Padahal, data itu tersebar di banyak tempat.

“Upaya mencari data adalah tugas Negara atau pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus segera menyusun langkah sehingga data dari berbagai sumber bisa dihimpun, divalidasi, dan menghasilkan rekomendasi strategis.

Setelah proses pengungkapan kebenaran dilakukan barulah pemerintah menetapkan langkah pemulihan korban, penyelesaian berkeadilan dan memperkuat kebijakan pencegahan atas peristiwa serupa di masa yang akan datang.

“Proses pengungkapan kebenaran haruslah dilakukan oleh komite atau komisi yang independen dan bertanggung jawab kepada presiden serta memastikan adanya mekanisme partisipatif dari berbagai pihak terutama korban dan keluarga korban,” pungkas Hendardi.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait