Senin, 26 September 22

Tanggapi Peredaran Vaksin Palsu, Ini Kata Puan Maharani

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, hari ini menggelar rapat koordinasi tingkat menteri mengenai penanganan dampak kasus peredaran vaksin palsu, upaya penanggulangan bagi balita yang terkena dampaknya, kesiapan Kementerian dan Lembaga terkait, dan antisipasi serta pengawasan agar kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Menko PMK dalam arahannya kali ini meminta semua pihak untuk bekerja lebih optimal.

“Satgas yang telah dibentuk per 1 Juli 2016 lalu diminta untuk bekerja lebih keras lagi sesuai SOP yang berlaku dengan melibatkan pula berbagai organisasi profesi bidang kesehatan mengingat dampak yang telah dan akan terjadi di masyarakat pasca terbongkarnya kasus vaksin palsu,” ujar Menko PMK Puan Maharani di Jakarta, Selasa (26/7).

Selanjutnya, Menko PMK minta agar lebih mendahulukan penanganan terhadap anak-anak korban vaksin palsu itu. Menko PMK juga mengingatkan agar upaya pencegahan dan promotif lebih dikedepankan serta diarahkan pada upaya informatif dan edukatif kepada masyarakat terkait berbagai isu yang berkembang.

“sementara semangat masyarakat untuk tetap melakukan imunisasi terhadap anak-anak balita mereka juga tidak pudar,” tambahnya.

Selain itu, Menko PMK menginstruksikan agar Kementerian dan lembaga saling bersinergi mengupayakan berbagai langkah antisipatif demi menjawab aneka pertanyaan dari masyarakat terutama tentang vaksin palsu dan dampaknya.

“Demikian pula agar pendataan balita yang telah divaksinasi menggunakan vaksin palsu untuk terus dilakukan dan selanjutnya diikutsertakan dalam program vaksinasi ulang di berbagai fasilitas layanan kesehatan,” katanya.

Di samping itu, Menko PMK meminta Polri untuk mengambil berbagai langkah menghadapi gejolak yang terjadi di tengah masyarakat serta upaya hukum lainnya untuk menjerat pelaku.

Untuk dapat merespon dan mengantisipasi kasus serupa di masa yang akan datang, Menko PMK meminta segera dibentuknya suatu sistem manajemen krisis yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait