Konflik antara transportasi online dan konvensional kembali mencuat di publik. Pasalnya, para pengemudi transportasi konvensional menganggap pemerintah tak mampu menyelesaikan terkait peraturan transportasi onlinen dan penataan tarif yang ada. Mengomentari hal tersebut, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya. berjanji ketika kembali aktif bertugas akan mencari solusi, segingga konflik ini bisa diselesaikan dan mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan.
“Nanti kalau kami sudah aktif, akan saya undang antara Organda, Kementerian Perhubungan dan pihak terkait. Kemudian duduk bersama. membicarakan mengenai kebijakan yang sama-sama menguntungkan,” ujar Djarot di Jakarta, Kamis (23/3).
Mantan Walikota Blitar ini mengaku, dirinya tidak ingin setiap transportasi mematikan pasar antara satu dengan yang lain dan sebisa mungkim untuk transportasi memiliki banyak pilihan pada moda transportasi.
“Yang jelas pertama harus mengutamakan keselamatan, selanjutnya harus nyaman dan memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi tersebut. Kami juga mengembangkan transportasi berbasis rel, ini sudah dimulai sejak Pak Jokowi jadi gubernur,” jelas Djarot.
Oleh karena itu, Djarot menginginkan transportasi dapat menguntungkan masyarakat, sehingga warga Jakarta dapat memilih transportasi yang paling tepat dan paling murah bagi warga.
Untuk diketahui, setidaknya ada 11 hasil revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang berkaitan dengan aturan main taksi online. Di antaranya terkait definisi angkutan sewa, ukuran kapasitas mesin kendaraan, tarif, kuota, kewajiban STNK berbadan hukum, uji KIR, pool, bengkel, pajak, akses dashboard serta sanksi.