Kamis, 6 Oktober 22

Tangani Penyanderaan WNI, Pemerintah Aktifkan Kembali Crisis Center

Dalam rangka penanganan masalah penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di kawasan Filipina Selatan, pemerintah memutuskan mengaktifkan kembali Crisis Center yang dipimpin oleh Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Letjen Eko.
 
Menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Crisis Center akan fokus menangani lima hal.
“Pertama mengindentifikasi masalah ini secara tajam. Kedua, mencari tahu siapa yang melakukan penyanderaan ini,” kata Luhut usai rapat membahas penyanderaan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (24/6/2016).

“Ketiga, apa kaitanya penyanderaan ini dengan penyanderaan sebelumnya. Keempat, di mana posisi penyanderaan,” tambah Luhut.

“Dan terakhir, akan mencari keterangan-keterangan lain yang menghasilkan opsi-opsi mengenai langkah pemerintah ke depannya,” ujarnya.

Selain mengaktifkan kembali Crisis Center, pemerintah juga memutuskan untuk menjalin komunikasi intensif dengan pihak-pihak terkait baik di Filipina maupun di Indonesia, gunw mencari cara yang tepat dalam pembebasan sandera.

Selain itu, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan moratorium pengiriman batubara ke Filipina sampai mereka bisa menjamin keselamatan WNI.

Seperti diketahui, tim Crisis Center dibentuk sejak penyanderaan kedua yang dilakukan kelompok asal Filipina Abu Sayyaf terhadap WNI pada april 2016 lalu.

Hadir pada rapat.mengenai penyanderaan 7 WNI, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso. dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait