Rabu, 7 Desember 22

Tambang Rakyat dibiarkan Ilegal, Negara Kehilangan Potensi Pendapatan Ratusan Milyar Rupiah

Jakarta – Aktivitas pertambangan rakyat di berbagai daerah, selama ini seperti dibiarkan berlangsung apa adanya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Padahal, potensi ekonomi dari kegiatan tersebut sangat besar. Selain menjadi mata pencaharian utama sekitar dua juta penambang serta sektor masyarakat lain, Negara punya potensi pendapatan ratusan milyar rupiah dari pajak, royalti, dan retribusi.

Tapi, potensi tersebut menguap karena pemerintah belum kunjung menetapkan pertambangan rakyat sebagai kegiatan yang sah (legal). Demikian dikatakan Ketua Umum Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Gatot Sugiharto kepada indeksberita.com, di Bogor, Senin (29/2/2016).

“Silakan akang hitung jika tiap penambang mandapat setengah gram emas saja dalam sehari. Itu baru dari emas. Belum dari tambang lain seperti mangan, galena, aspal, pasir, batu, dan sebagainya,” kata Gatot.

Penambang Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Foto: Dok. APRI)
Penambang Rakyat di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat (Foto: Dok. APRI)

Menurutnya, legalitas tambang rakyat bisa diurus bila lokasi tambang sudah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Salah satu ketentuan yang mengatur itu ada pada Pasal 24 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Di pasal itu dikatakan, “wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.”

“Jika mengacu kesitu, maka pemerintah mestinya bisa segera melegalkannya. Faktanya, untuk mendapat ijin pertambangan rakyat atau IPR, sekarang malah tambah rumit dan susah didapat terutama setelah perijinan pindah dari bupati ke gubernur sejak 2015 lalu,” ujar Gatot.

Dalam catatan Gatot, saat ini baru tujuh pemerintah provinsi yang sudah menetapkan WPR di daerahnya, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Banten. Namun, menurutnya, tidak banyak masyarakat di wilayah itu yang mengetahuinya karena ketentuan itu seperti sengaja disembunyikan oleh pemerintah setempat.

“Mereka terlihat  lebih senang menyerahkan wilayah itu ke perusahaan. Sementara, kegiatan tambang rakyat tetap dibiarkan tetap ilegal agar bisa tetap jadi ATM mereka dan oknum-oknum lainnya,” kata Gatot lebih lanjut.

Legalisasi pertambangan rakyat merupakan salah satu agenda utama perjuangan APRI. Asosiasi yang berdiri pada 24 Agustus 2014, ini beranggotakan kelompok penambang maupun perorangan di seluruh Indonesia. Kepengurusan organisasi telah berdiri di 34 provinsi dan di ratusan kabupaten dan kota.

Bagi APRI, menambang adalah manifestasi akses rakyat terhadap sumber daya alam. Dengan melegalkannya, menurut Gatot, penambang rakyat bisa lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, tenang, dan aman dari rongrongan premanisme pihak swasta maupun oknum aparat negara.

“Kita perlu segera pengakuan pemerintah. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap kegiatan ini. Presiden atau pihak pemerintah terkait bisa mengeluarkan Keppres atau peraturan untuk memudahkan proses legalisasi,” pungkas Gatot.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait