Minggu, 25 September 22

Tak Bebani Fiskal Negara, DOB Kabudaya Solusi Tepat Selesaikan Persoalan Perbatasan

Tim Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan mengemukakan alasan pihaknya mendesak pemerintah melakukan pemekaran wilayah Kabudaya karena hingga kini wilayah tersebut masih belum memiliki pelayanan publik yang jelas sehingga tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain.

Teddy Wibasana, Dewan Pembina Konsulat DOB Kabudaya yang juga Ketua DPP Almisbat menuturkan jika pemerintah tidak segera turun tangan mengatasi masalah perbatasan ini, maka dikhawatirkan wilayah Kabudaya, Kalimantan Utara akan diambil oleh negara Malaysia. Teddy berharap peristiwa lepasnya Pulau Sigitan dan Pulau Lingitan pada era Presiden Magawati Soekarnoputeri tidak terjadi lagi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap Kabudaya, Kalimantan Utara.

“Sebelum itu semua terjadi, langkah yang harus segera dilakukan adalah memekarkan Kabudaya, sehingga jelas adanya pembangunan di kawasan Outstanding Boundary Problem (OBP) tersebut,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (19/7).

Seperti diketahui, NKRI dewasa ini perlu menegaskan kembali wilayah perbatasan negara untuk memacu akselerasi pembangunan. Sehingga efektivitas maupun asas pemanfaatan wilayah dapat menguntungkan posisi NKRI seperti dalam perundingan Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sei Sumantipal, Sei Sinapad antara patok B2700-B3500 hingga C500-C600.

Teddy menjelaskan secara historis, permasalahan wilayah perbatasan itu sudah terjadi sejak pemerintahan Inggris dan pemerintahan Belanda menjajah Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 1915, telah disepakati perjanjian yang menjadikan patokan bagi ke dua negara untuk masing-masing wilayah dan diakui oleh seluruh dunia melalui pengukuran ulang wilayah perbatasan.

“Kendati begitu, Pemerintah Indonesia hingga saat ini menolak adanya pengukuran ulang tersebut, dengan tetap bersikukuh dengan patok batas negara yang hingga kini digunakan Indonesia,” katanya.

Teddy juga berpandangan pembentukan DOB Kabudaya, Kalimantan Utara diyakini tidak akan membebani fiskal negara, namun akan menambah nilai potensi Sumber Daya Alam yang melimpah untuk negara seperti emas, batubara, migas, sektor perkebunan dan beberapa pabrik CPO yang sudah melakukan aktivitasnya.

“Sumber Daya Alam di sana sangat berlimpah, pemerintah tidak akan terbebani oleh fiskal,” tukasnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait