Tak Akui Kesalahan, Billy Sindoro Dituntut 5 Tahun Penjara

Jaksa KPK membacakan tuntutan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dan 3 terdakwa lain, yakni pegawai Lippo Group Henry Jasmen P Sitohang, konsultan Lippo Group Fitradjaja Purnama dan Taryudi, Kamis (21/2/2019). Billy Sindoro dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Henry dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Fitradjaja dan Taryudi dituntut 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hukuman ke 4 terdakwa, karena diyakini oleh jaksa KPK melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam UU No 20 tahun 2001 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat 1.

Jaksa KPK memberikan hukuman terberat kepada terdakwa Billy. Karena ia pernah dihukum dalam perkara tindak pidana korupsi berupa suap kepada komisioner KPPU. Ia divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan pada 18 Februari 2009.

Hal lain yang memberatkan terdakwa Billy. Ia tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dan tidak mengakui kesalahannya. Hanya yang meringankan, ia bertindak sopan selama persidangan.

Terdakwa Billy telah menyuap Neneng Hasanah Yasin sebesar Rp 10,8 miliar dan 90.000 dolar Singapura, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati Rp1 miliar dan 90.000 dolar Singapura, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin Rp1,2 miliar, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor Rp952 miliar, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Rp700 miliar.

Dalam surat tuntutan, jaksa KPK juga membacakan peran korporasi yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara oleh Korporasi.

Lippo Group dalam hal ini diungkapkan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, memberikan uang sejumlah uang Rp 20 miliar.

Sebagimana diterangkan saksi staf perizinan Satriadi, PT MSU pengembang Meikarta adalah bagian dari PT Lippo Cikarang. Dan saksi Bartholomeus Toto menerangkan, pada proses perizinan pembangunan Meikarta. Ia menjabat sebagai Dirut PT Lippo Cikarang.