Jumat, 30 September 22

Tak Ada di Setneg, Keberadaan Dokumen TPF Kasus Munir Tak Jelas

Presiden Perintahkan Jaksa Agung Mencari

Sudah 12 tahun berlalu, namun hingga saat ini belum ada titik terang yang sebenarnya mengenai kasus pembunuhan aktifis dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Munir. Dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, belakangan bahkan jadi perbincangan karena tak jelas dimana “keberadaan”-nya. Padahal, dokumen itulah yang dinilai banyak kalangan bisa dijadikan dasar untuk mengungkap kasus ini secara menyeluruh.

Pengungkapan kasus yang menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya disebut “test of our history”, kini jadi pe-er pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena SBY gagal mengungkapkannya.

Menurut Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi, Presiden Jokowi telah mendengar perbincangan di publik perihal kasus ini termasuk yang berkaitan dengan dokumen hasil TPF tersebut. Terutama setelah keluar keputusan Majelis Komisi Informasi Publik (KIP) pada sidangnya Senin (10/10) lalu.

“Presiden menyampaikan telah memerintahkan Jaksa Agung untuk yang pertama menelusuri keberadaan hasil TPF itu. Yang kedua, setelah ditelusuri, sejauh mana penyelesaian dari kasus Alm Munir itu sudah dilakukan di era kepemimpinan yang terdahulu, sampai dimana, gitu,” kata Johan Budi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/10).

Perintah Presiden itu menurut Johan Budi diharapkan dapat menjadi titik awal upaya penelusuran lebih lanjut apakah ada bukti baru yang bisa ditindak lanjuti.

Johan mengingatkan, kasus pembunuhan ini juga pernah ada tersangkanya, bahkan ada terpidananya. Karena itu, Presiden konsen kemudian memerintahkan pada Jaksa Agung, yang pertama menelusuri keberadaan hasil TPF itu.

Setelah itu, lanjut Johan, tentu dipelajari apakah dari dokumen-dokumen TPF tadi ada hal-hal baru yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

“Karena itu, menyikapi hal ini Presiden tadi saya konfirmasi akan memerintahkan Jaksa Agung dan sekarang sudah diperintahkan,” jelasnya.

Sikap Istana sendiri, menurut Johan adalah sebagaimana disampaikan Presiden kepada sejumlah pakar dan praktisi hukum dalam pertemuan beberapa waktu lalu, bahwa kasus itu ditempatkan dalam konteks kerangka yang lebih besar yakni reformasi total di bidang hukum.

Ia menyebutkan, salah satu hal yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan yang sekarang adalah persoalan-persoalan di masa lalu. Salah satunya adalah kasus Munir.

“Apa langkah yang akan dilakukan, itu tadi, karena yang mengemuka adalah ternyata ada dokumen hasil TPF yang diminta oleh beberapa pihak. Ini bukan soal diumumkan atau tidak diumumkan, menyelesaikan persoalan ini harus komprehensif,” tegas Johan Budi.

Saat ditanya apakah Sekretariat Negara (Setneg) akan banding terhadap putusan KIP, Johan Budi mengatakan, hal itu sedang dipelajari. Menurutnya, untuk memutuskan untuk banding ataukah tidak, masih waktu 14 hari sejak putusan diterima oleh Majelis KIP.

Tidak Ada Perintah KIP

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Alexander Lay yang mendampingi Johan Budi mengatakan, Majelis KIP tidak memerintahkan Setneg mempublikasikan hasil TPF Munir yang dilakukan pada tahun 2005. Adapun yang diperintahkan oleh KIP, kata Alex, adalah Setneg mengumumkan pernyataan yang disampaikan Setneg pada persidangan KIP tersebut, bahwa Setneg tidak memiliki dokumen yang namanya laporan TPF.

“Jadi kalau anda dengar baik-baik diktum amar putusan dua dari amar putusan KIP itu, secara jelas memerintahkan Setneg mengumumkan pernyataan bahwa Setneg tidak memiliki laporan TPF. Jadi amar kedua dari putusan KIP tersebut konsisten dengan fakta persidangan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Setneg bahwa memang di tahun 2005 Setneg tidak pernah menerima laporan dari TPF, dan itu dibuktikan dengan menghadirkan daftar surat masuk di tahun 2005 dan memang tidak ada dokumen yang namanya laporan TPF,” jelas Alex.

Hal ini, lanjut Alex Lay, diperkuat juga dengan pernyataan Mensesneg sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra di sejumlah media yang mengatakan bahwa dirinya tidak menerima salinan TPF tersebut dan dengan sendirinya tidak diarsipkan oleh Setneg.

“Jadi Pak Sudi juga mengatakan demikian, bahwa yang menerima memang Pak SBY, sejumlah eksemplar, dan Setneg dan Setkab tidak memegang arsipnya. Itu yang terungkap baik di persidangan maupun di publik,” kata Alexander.

Seperti diketahui, Munir wafat pada tanggal 7 September 2004, di pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G dalam sebuah penerbangan menuju Amsterdam, Belanda, ketika akan melanjutkan study-nya di Universitas Utrecht. Ia dibunuh dengan menggunakan racun arsenik.

Sampai sekarang, kematian Munir masih misteri. Jenazahnya dimakamkan di taman makam umum kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan dua orang. Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir, 7 September, dicanangkan para aktivis HAM sebagai Hari Pembela HAM Indonesia

 

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait