Jumat, 1 Juli 22

Tahapan Landreform Pasca Sertifikasi Tanah Rakyat Melalui PTSL

Struktur kepemilikan tanah paca kolonialisme sangat timpang. Struktur Agraria warisan penjajah harus di rombak sesuai semangat proklamasi 17 Agustus 1945 dalam tempo sesingkat-singkatnya yang bertujuan memakmukan rakyat tanah jajahan. Kemudian para pendiri bangsa merancang UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) sebagai penjabaran pasal 33 UUD 1945. Sekarang bagaimana pemerintah mewujudkan landreform pasca sertifikasi tanah rakyat yang saat ini sedang dikebut oleh pemerintah ?

UUPA dibuat untuk menghapuskan hukum kolonial, sehingga agraris wet tidak berlaku, dan hukum adat tampil sebagai sumber hukum tanah nasional. Namun cita-cita mulia tersebut dihambat dan berjalan ditempat karena ada kekuatan yang menolak sepihak UUPA dan berdampak sampai sekarang.

Jika membedah anatomi sumber tanah landreform yang disebut juga TOL, pada “jaman old” berasal dari
1. Tanah Absentee
2. Tanah Kelebihan Maksimum.
3. Tanah Swapraja.

Semua tanah ini sudah habis kecuali tanah kelebihan maksimum yang muncul belakangan dalam bentuk HGU milik korporasi swasta. Belakangan ini tanah ex- HGU banyak menjadi TOL, dan  landreform lebih menyasar tanah – tanah EX HGU.

Kepemilikan Tanah dan Moratorium HGU

Proses pemberian HGU harusnya tidak merusak tatanan, sehingga struktur kepemilikan tanah kembali dikuasai korporasi pemegang HGU. Semakin banyak HGU milik korporasi swasta terbit, maka tanah-tanah rakyat yang dibebaskan semakin besar. Apalagi jika tanah rakyat yang bersertipikat dari program Redistribusi TOL.

Index ratio Gini semakin besar mendekati 1 yang bermakna ketimpangan ekonomi semakin tinggi, termasuk ketimpangan dalam struktur kepemilikan tanah. Untuk itu HGU (Hak Guna Usaha) yang diberikan kepada korporasi swasta harus diperketat, agar tidak menambah ketimpangan. Penerbitan HGU harus menghindari lokasi tanah ulayat, tanah bersertipikat hasil Redistribusi, Proyek Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN).

Untuk HGU yang aktif, dievaluasi dengan benar, apakah masih layak, terlantar atau berkonflik dengan masyarakat. HGU yang tidak sesuai harus dibatalkan. Apalagi HGU yang berkonflik dengan masyarakat dievaluasi perolehan tanahnya jika melanggar harus dibatalkan dan tanahnya masuk TOL untuk landreform jaman now.

Direktorat Landreform pada Kementerian ATR/BPN wajib diperkuat. Sebagai Direktorat yang populis seyogyanya tak menunggu berakhirnya HGU. Sudah saatnya HGU dimoratorium 20 tahun, sambil mengevaluasi HGU yang aktif. Moratorium HGU juga membawa dampak berkurangnya konflik lahan, disamping keberhasilan program sertifikasi tanah rakyat melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap) yang saat ini sedang di kerjakan pemerintah.

Tanah negara harus diprioritaskan untuk diolah rakyat yang belum bertanah seperti buruh tani. Publik akan menilai, keadilan di bidang Agraria masih sangat jauh, ketika korporasi swasta diberi kemudahan menumpuk tanah lewat pemberian HGU, baik yang berasal dari pembebasan tanah rakyat maupun pemberian ex kawasan hutan.

Mengubah Struktur Kepemilikan Tanah

Pasca moratorium HGU, pemwrintah bisa mengubah struktur kepemilikan tanah secara bertahap. Dimulai dari pemerintah daerah, yang selektif saat memberikan ijin lokasi. Ijin diberikan asal diluar kawasan masyarakat adat, tanah ulayat dan tanah rakyat bersertipikat dari Redistribusi, PPAN serta transmigrasi, agar tanah rakyat tak kembali dikuasai korporasi swasta.

Langkah berikutnya, berikan akses kepada rakyat untuk mengelola bekas kawasan hutan kepada rakyat lewat mekanisme landreform. Lalu terbitkan HGU untuk koperasi rakyat. Sehingga rakyat, petani dan masyarakat adat, terbebas dari kriminalisasi.

Presiden Jokowi harus memimpin landreform pasca sertifikasi tanah rakyat yang sedang dikerjakan di jaman now setelah sukses mendaftar jutaan bidang tanah lewat PTSL sehingga bisa menata struktur agraria yang timpang berdasarkan data tanah terdaftar. Kebijakan ini tentu didukung mayoritas rakyat.

Masih ada waktu melihat good will Presiden Jokowi untuk melakukan reforma agraria (Landreform); dengan dikawal jajaran Kementerian ATR/BPN pimpinan Sofyan Jalil serta Sekjend ATR/BPN, Nur Marzuki. yang paham betul soal landreform. Kita harus yakin, landreform jaman now mampu mengentaskan kemiskinan, seiring dengan hilangnya penghisapan akibat struktur agraria yang tak timpang lagi.

 

Artikel ini ditulis oleh Manaek Tua Hutabarat, S.Kom, SE, M.Si, aktivis 98 yang saat ini berkarier di Kantor BPN di salah satu Kabupaten di Sumatera Utara

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait