“Saya ingin universitas mempelopori, menginisiasi studi dari hasil kerja Pemerintah ini. Pak Presiden sudah menegaskan bahwa industri tangkap kita tertutup oleh asing. Sampai saat ini tidak ada apresiasi dari akademisi,”
BOGOR – Saat memberi kuliah umum bertema ‘Kedaulatan Perikanan Melalui Pemberantasan Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing’,di kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Kamis (13/10/2016), Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti terlihat sangat percaya diri dan memukau peserta kuliah.
Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan mahasiswa, dosen dan pimpinan IPB, langsung dijawab Susi dengan lugas dan tepat.
“Soal rumpon (karang buatan manusia), kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menggelar operasi untuk memusnahkan atau mencabut rumpon-rumpon ikan yang tersebar di seluruh perairan Indonesia,” kata Susi menjawab pertanyaan Dosen Fakultas Ilmu Perikanan dan Kalautan IPB, Roza Yusfiandayani saat menanyakan kebijakan larangan rumpon yang ditanam di tengah laut, Kamis (13/10/2016).
Rumpon, sebut Menteri Kelautan dan perikanan, telah banyak merugikan nelayan lokal karena mengubah ekologi perairan yang membuat ikan besar tidak bisa mendekati tepi pantai.
“Ikan yang biasanya hidup bergerombol seharusnya menyebar termasuk ke daerah pesisir. Namun, dengan adanya rumpon, ikan-ikan hanya berkumpul di rumpon-rumpon di tengah laut dan tidak mau ke pinggir. Saya ambil contoh di laut Pangandaran. Saya bukan ilmuwan atau peneliti, apalagi profesor. Tapi, saya adalah pelaku (bisnis) ikan. Makanya saya tahu. Saya tahu karena saya praktek langsung,” kata Susi langsung disambut tepuk tangan mahasiswa yang hadir.
Dalam kuliah umum tersebut, Susi juga menyampaikan, illegal fishing bukan hanya mengenai penangkapan ikan secara ilegal.
“Perdagangan manusia, imigran, drugs, trafficking, minuman keras, barang ilegal, satwa liar, senjata, minyak dan lain-lain juga dapat mengancam dan membahayakan kehidupan bangsa,” tuturnya.
Sejauh ini, lanjutnya, kebijakan pemerintah juga telah menunjukkan hasil menggembirakan. Ia memberi contoh, kenaikan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
“Tujuan utama KKP bukan untuk memenjarakan orang namun untuk memajukan perikanan Indonesia,” tandasnya.
Masih menurut Susi, ditutupnya perikanan tangkap untuk asing menjadi komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Menurutnya, hal inilah yang semestinya didukung oleh seluruh elemen dari perguruan tinggi di Indonesia.
“Saya ingin universitas mempelopori, menginisiasi studi dari hasil kerja Pemerintah ini. Pak Presiden sudah menegaskan bahwa industri tangkap kita tertutup oleh asing. Sampai saat ini tidak ada apresiasi dari akademisi,” tuntasnya. (eko)