Rabu, 6 Juli 22

Survei SMRC: ISIS, HTI, dan Sejenisnya adalah Musuh Publik Indonesia

“Kalau sikap publik diartikan sebagai sikap kebanyakan orang, dan aspirasi untuk melarang sebuah organisasi merupakan sikap yang memandang organisasi itu sebagai lawan atau musuhnya, maka ISIS, HTI, dan yang sejenis dengan itu adalah musuh publik Indonesia (public enemy),” kata Peneliti Utama SMRC, Saiful Mujani.

Selama hampir sepekan pada 14-20 Mei 2017 lalu, SMRC (Saiful Mujani: Research & Consulting) menggelar survei bertajuk “NKRI dan ISIS: Penilaian Massa Publik Nasional” dengan responden sebanyak 1500 orang di seluruh Indonesia. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka.

Topik survei SMRC selain menarik, juga sangat penting dan relevan dengan suasana batin masyarakat Indonesia akhir-kahir ini, terutama bila dikaitkan dengan munculnya berbagai opini dan pemberitaan terkait isu fundamental negara-bangsa, yakni apakah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersandar pada konstitusi (Pancasila dan UUD 1945) bisa bertahan?

Pertanyaan sekaligus kecemasan itu muncul karena beberapa kemungkinan yang, menurut Saiful dalam pengantar presentasi rilis survei pada akhir pekan lalu (Minggu, 4 Juni 2017), sebetulnya bukan merupakan gejala baru.

Hal itu, kata Saiful, mungkin karena kehidupan dalam NKRI memburuk berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi, terutama ketimpangan sosial ekonomi antara warga dan antara daerah; dan yang kedua, mungkin karena terkait dengan (menguatnya) gejala intoleransi dan teror di masyarakat; dan ketiga, karena menguatnya fenomena gerakan transnasional ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

Sebagaimana diketahui, cita-cita yang diperjuangkan ISIS adalah khilafah atau negara Islam. Saiful mengingatkan, cita-cita itu di Indonesia bukanlah gejala baru ketika kita merujuk pada sejarah tentang gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan kemudian NII (Negara Islam Indonesia). Teranyar, cita-cita itu lantang dikampanyekan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam berbagai kesempatan.

“Maka muncul pertanyaan di masyarakat apakah Indonesia akan menjadi seperti Iraq dan Syria yang sudah hancur tersebut?”, lanjut Saiful.

Survei menemukan rasa nasionalisme dan patriotisme warga sangat solid dan tinggi. 99 persen warga mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia. Dan saat mereka ditanya kesediaannya jadi relawan penjaga keutuhan NKRI, sebanyak 84.5 persen menyatakan bersedia.

Sikap itu, menurut Saiful, nampak konsisten mendasari sikap warga ketika ditanya mengenai isu negara dan ISIS. Hasilnya, 79.3 persen warga setuju bahwa NKRI yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945 adalah yang terbaik.

Namun begitu, ada 9,2% rakyat yang menganggap bahwa bentuk NKRI perlu diganti menjadi negara Islam atau khilafah yang bersandar pada al-Qur’an, hadits, dan pendapat ulama tertentu

Selain itu, survei juga menemukan, meskipun ISIS telah menjadi fenomena global namun “hanya” 66.4 persen warga yang mengatakan tahu mengenai gerakan itu. Dari mereka yang tahu, 46.7 persen di antaranya menyatakan tahu tentang Khilafah atau negara Islam yang dicita-citakan ISIS; sangat tidak setuju dan tidak setuju dengan perjuangan ISIS (89.6 persen); ISIS sebagai ancaman terhadap NKRI (89.3 persen); dan ISIS tidak boleh ada di Indonesia (92.9 persen) atau 9 dari 10 orang.

Temuan lain, dari total 89.6 persen yang tidak setuju dengan cita-cita ISIS, sebanyak 91.3 persen menyatakan setuju ISIS dilarang.

Sementara itu terkait HTI yang punya cita-cita yang sama dengan ISIS, HTI kurang dikenal warga. Yang mengaku tahu hanya 28.2 persen. Dari basis responden itu, mayoritasnya (56.7 persen) tahu cita-cita HTI khilafah.

Yang menarik, dari 28.2 persen yang tahu HTI, sebanyak 11.2 persen setuju dengan cita-cita yang diperjuangkannya atau sekitar 3.2 persen dari total populasi nasional. Temuan lanjutan dari basis responden yang sama, sebagian besar atau 75.4 persen menyatakan tahu terkait niat pemerintah untuk membubarkan HTI.

Dan dari 75.4 persen itu, sebanyak 78.4 persen setuju HTI dibubarkan (sekitar 17% dari total populasi nasional). Sementara yang meyatakan tak setuju adalah 13.6 persen (sekitar 3% dari populasi nasional).

Menurut Saiful Mujani, kesadaran dan sikap warga atas cita-cita perjuangan ISIS maupun HTI terkait dengan sejumlah faktor antara lain: (1) arah perjalanan bangsa dan kebanggaan sebagai WNI, (2) sistem pemerintah dan jalannya demokrasi, (3) kondisi umum di Indonesia dan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi.

Terkait faktor pertama, pada mereka yang merasa negara menuju arah yang benar (74.8 persen) lebih sedikit proporsi kedadarannya terhadap ISIS ketimbang yang merasa sebaliknya (14.6 persen). Sementara warga yang lebih nasionalis (99 persen) lebih banyak yang aware dengan ISIS dan cita-citanya dibanding mereka yang kurang nasionalis (0.6%). Dan mereka lebih kuat menolak ISIS.

“Faktor nasionalisme adalah faktor paling penting yang memunculkan sentimen negatif warga terhadap ISIS,” simpulnya.

Dalam pada itu, lanjut Saiful, efek komitmen pada demokrasi terhadap ISIS tidak sekuat efek nasionalisme. “Baik yang pro maupun penentang demokrasi sama-sama menolak ISIS, walaupun yang pro demokrasi sedikit lebih banyak yang menolak ISIS,” imbuhnya.

Adapun bila dikaitkan dengan faktor kondisi umum pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan, menurut Saiful tidak punya kaitan dengan sikap mendukung dan menolak ISIS. Demikian juga dengan efek kinerja pemimpin nasional.

“Keadaan umum nasional dan kinerja pemimpin nasional tidak membuat orang bersimpati atau antipati terhadap ISIS,” katanya.

Sementara itu, berbeda dengan sikap terhadap ISIS, survei menemukan sikap terhadap HTI menunjukkan sejumlah faktor berpengaruh. Nasionalisme, misalnya, ternyata bukan faktor penting bagi simpati atau antipati pada HTI. Bahkan mereka yang cenderung bangga sebagai warga ternyata juga bersimpati terhadap HTI.

Pada yang merasa negara sedang bergerak ke arah yang salah, lanjut Saiful, juga sedikit lebih banyak yang bersikap positif terhadap HTI.

Begitu pun dengan komitmen terhadap demokrasi, juga cenderung berhubungan negatif dengan dukungan terhadap HTI.

Secara umum, simpul Saiful, “nasionalisme bukan faktor yang memperlemah dukungan pada HTI. Yang memperlemah HTI adalah komitmen pada demokrasi dan kondisi positif di tanah air dalam ekonomi, politik, hukum, dan keamanan, serta kinerja kepemimpinan nasional. Memburuknya faktor-faktor itu dapat memperkuat dukungan terhadap HTI.”

Islam Nusantara

Temuan survei SMRC menurut Guru Besar FISIP UI, Thamrin Amal Tomagola, cukup melegakan. Namun Ia mengingatkan agar hal ini tidak membuat terlena. Bagaimanapun, menurutnya, ancaman dari ISIS maupun HTI itu nyata dan tidak boleh dibiarkan.

“Karena HTI masuknya ke jantung masyarakat, maka seharusnya yang menangani mereka, seperti NU, Muhammadiyah, atau ormas lainnya, juga melakukan counter-argument,” kata Thamrin.

“HTI ini menyebarkan ideologinya secara intelek. Dakwah dan perang wacana adalah yang diutamakan HTI. Tak hanya itu, HTI juga sudah banyak bekerja dengan pemerintah daerah untuk mengadakan acara. Itu menunjukkan pemerintah pusat dan daerah tidak waspada,” tambah Thamrin.

Ia juga mengingatkan, HTI sudah bergerak lama di tengah masyarakat dan bahkan kader-kadernya sudah menyusup ke berbagai lembaga termasuk di lembaga pemerintahan, kepolisian, dan bahkan militer.

Sementara itu, Azyumardi Azra, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, juga menyambut positif survei ini. Sejumlah temuan survei, menurutnya, memperkuat pendapatnya selama ini bahwa NKRI terlalu kuat untuk berada pada skenario politik seperti Iraq dan Syria. Selain karena nasionalisme warga yang kuat, hal penting lain yang memperkuat pendapatnya adalah karena corak khas keIslaman Indonesia.

“Islam Indonesia itu begitu khas, berwarna (colourful), berbunga-bunga. Kondisi ini dalam banyak hal berbeda dengan di negara-negara Islam lainnya. Seharusnya umat muslim Indonesia bangga dengan fakta ini dan terus mempertahankannya. Bukan, sebaliknya, dimana saat ini justru banyak warga yang mudah terpukau dan kemudian terpengaruh untuk menunjukkan keIslamannya seperti dengan berpenampilan ala Timur-Tengah,” katanya.

Sejalan dengan Thamrin Amal Tomagola, Ia pun menyebut bahwa penyusupan ke berbagai lembaga oleh HTI juga telah menjalar di dunia pendidikan seperti lewat kegiatan Rohis di sekolah-sekolah menengah.

Pada kesempatan yang sama, Rais Syuriah PBNU KH Masdar F Mas’udi menegaskan pentingnya keadilan karena hal itulah yang jadi hakikat tujuan keberadaan manusia di muka bumi ini. Pancasila pun menurutnya bermuara pada visi tentang keadilan sosial di sila kelimanya.

Terkait kekhilafahan, Masdar sempat menilai model kekhilafahan yang diusung ISIS maupun HTI tidak memiliki rujukan yang jelas.

“Yang penting pemimpinnya menegakkan keadilan, jadi kekhilafahan untuk kelompok tertentu saja itu tidak ada rujukannya. Semua pemimpin boleh saja disebut secara teologis (sebagai) khilafah. Presiden Jokowi bisa disebut khalifahtullah yang harus menegakkan keadilan. Supaya ada cantolan transedental, bahwa dia berkuasa tidak seenaknya sendiri. Kekhilafahan itu mandat,” jelas Masdar.

Masih di kesempatan yang sama, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan ideologi Indonesia sebenarnya terlalu kuat untuk diganti dengan paham lain. Namun, hal itu menurut Mu’ti tak boleh membuat lengah.

“Orang Indonesia cenderung lebih fokus pada masalah pragmatis yang menyangkut kehidupan sehari-hari, dibandingkan masalah ideologis seperti pergantian dasar negara. Isu ini terlalu tinggi bagi sebagian besar masyarakat kita,” ujarnya.

“Apa yang oleh elit dianggap mengancam, oleh masyarakat lebih dianggap tidak biasa saja. Orang lebih takut pada begal, dibandingkan teroris. Yang sekarang ini terjadi, polisi sibuk sendiri, tentara sibuk sendiri, sementara ormas tenang-tenang saja karena tidak diajak. Negara harus merangkul sebanyak mungkin kekuatan moderat yang setuju dengan negara Pancasila. Itulah yang selalu kami ingatkan kepada pemerintah,” ujarnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait