Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius menegaskan akan memperkuat pelaksanaan deradikalisasi dan antiradikalisasi untuk mencegah berkembangnya paham yang mengarah pada terorisme. hal itu dikatakan Suhardi usai dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (20/7) terkait tugasnya yang baru di BNPT.
Suhardi menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden mengarahkan bahwa terorisme adalah bukan lagi ancaman nasional tapi sudah global. Konteks itu, menurut Suhardi, memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penangkalan yang sistematis tanpa melupakan bingkai kemajemukan dan kebangsaan di Indonesia.
Suhardi berjanji akan mengimplementasikan arahan Presiden itu, dan juga akan melanjutkan langkah-langkah yang telah dibangun Jenderal Tito Karnavian saat memimpin BNPT.
“Kita akan sentuh semua suprastruktur maupun kepada juga informalnya untuk bisa berkomunikasi yang baik sehingga betul-betul kita punya daya tahan terhadap pemikiran-pemikiran konsep radikal,” kata Suhardi.
Lebih lanjut, Suhardi mengingatkan bahwa upaya mengubah pola pemikiran seseorang bukan perkara mudah, terlebih ketika hal iut sudah menjadi masalah ideologi. Oleh sebab itu, konsep-konsep persuasif tetap dilaksanakan disamping konsep keras untuk masalah penindakan dan sebagainya.
“Deradikalisasi adalah untuk orang-orang yang sudah bermuatan seperti itu, tapi kalau untuk antiradikalisasi artinya untuk orang-orang yang belum tersentuh. Kita akan maksimalkan itu, kita akan rangkul semua termasuk LSM, ormas, yang punya potensi, termasuk pemimpin komunitas lintas agama pun akan kita libatkan. Sehingga betul-betul ini tanggung jawab nasional dan leading sector-nya adalah BNPT,” jelas Suhardi.
Deradikalisasi untuk keluarga teroris? “Itu termasuk juga sasaran, selama ini mungkin termarjinalkan,” tegas Suhardi.
Adapun untuk memutus jaringan sel teroris, Suhardi menjelaskan, BNPT sebagai leading sector akan mengkomunikasikan dengan unit-unit yang ada di bawah kepemimpinan Kapolri, dan akan berkoordinasi terus.
Menurut Suhardi, Kapolri juga akan menangani masalah ini. Karena itu, ia yakin tidak akan ada kesulitan. “Sekarang kita sistematis, bagaimana menghilangkan pemikiran konsep-konsep radikal di dalam masyarakat kita,” ujarnya.
Mengenai penanganan sel teroris di Jawa dan Bima, Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, bahwa Kapolri sudah membuat suatu gerakan juga, pendekatan kepada masing-masing itu dengan lintas pemimpin-pemimpin spritual, termasuk juga yang lintas agama, termasuk ormas-ormas punya pengaruh dilibatkan semua untuk kebaikan.
Ia menjelaskan, tidak mungkin BNPT bicara masalah agama, karena yang pantas bicara agama adalah majelis ulama dan sebagainya. “Untuk mengajak kembali masyarakat kita supaya berpikiran yang jernih, (misalnya) konsep jihad yang baik bagaimana yang sebenarnya dalam Islam. Karena tidak ada suatu pun agama yang mengajarkan kekerasan, ini yang akan kita kedepankan,” terangnya.
Penyaringan pengaruh paham radikal yang datang dari luar?
“Ini kan pengaruh, dulukan masih secara fisik untuk doktrin sekarang kan tidak perlu itu. Dengan teknologi informasi yang luar biasa bisa langsung meresap kemana-mana. Oleh sebab itu, kita bisa mengidentifikasi mana ruang-ruang atau tempat-tempat yang punya potensial untuk radikal harus kita identifikasi. Itu jadi sasaran kita,” pungkas Suhardi.