Rabu, 7 Desember 22

Stop Reklamasi Hindari Korupsi dan Pengerusakan Lingkungan

Ada dua isu besar yang berkaitan dengan reklamasi, pertama reklamasi di Pantai Utara Jakarta, ke dua reklamasi di Teluk Benoa. Reklamasi di Pantai Utara Jakarta landasannya adalah Perpres no.52 tahun 1995, semasa pemerintah Soeharto, yang meliputi 17 pulau yang ada di kepulauan seribu. Sedangkan reklamasi Teluk Benoa sendiri dapat dilakukan berdasarkan Perpres no 51 tahun 2014 yang ditandatangani oleh SBY.

Tetapi kemudian dalam kepres no.54 tahun 2008 mengenai pembangunan di kawasan Jabodetabek Puncak dan Cianjur, ada batasan yang harus diperhatikan mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Dimana setiap pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan konservasi. Jadi ijin reklamasi Pantai Utara Jakarta, juga harus mempertimbangkan Perpres No.54 tahun 2008 selain Perpres no 52 tahun 1995.

Sedangkan ijin reklamasi ini dapat dikeluarkan jika memenuhi syarat yang ada dalam UU No. 1 tahun 2014. UU ini mengatur perasyaratan yang harus dipenuhi agar ijin reklamasi dapat dikeluarkan. Salah satu syaratnya,  daerah harus punya Perda mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dalam hal ini, DKI (Pemerintah dan DPRD) baru dalam tahap pembahasan Raperda.

Penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa sudah bergema di seluruh lapisan masyarakat Bali dan aktivis lingkungan di Jakarta. Berbeda dengan di Teluk Benoa, penolakan terhadap reklamasi Pantai Utara Jakarta, suaranya terdengar sayup-sayup saja. Dan kita tersadar setelah ada kasus penyuapan yang dilakukan Agung Podomoro Land (APL) terhadap MS anggota DPRD DKI berkaitan reklamasi.

Tabel Reklamasi

Momentum untuk Membatalkan Reklamasi

Kasus suap yang dilakukan oleh APL terhadap MS yang tertangkap tangan oleh KPK, harus jadi momentum untuk mencabut kepres dan ijin-ijin reklamasi yang telah dikeluarkan. Ijin reklamasi telah memunculkan potensi korupsi. Dan jangan dilupakan reklamasi dalam perspektif lingkungan sangat tidak dianjurkan, mengingat kerusakan lingkungan yang diakibatkannya.

Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Beberapa spesies mangrove, ikan dan hewan lain yang hidup di hutan mangrove, burung dan keanekaragaman hayati lainnya akan punah.

Dampak lingkungan lainnya dari reklamasi pantai adalah meningkatkan potensi banjir. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perubahan geografis dan aliran air di kawasan reklamasi tersebut, yang menyebabkan perubahan komposisi sedimen sungai, tingkat kelandaian pantai, pola pasang surut dan arus laut sepanjang pantai yang merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global.

Secara sosial rencana reklamasi pantai dipastikan akan dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber ekonominya. Penggusuran itu dilakukan karena kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan tradisional. Dan pada akhirnya wilayah proyek reklamasi tersebut akan menjadi kantong-kantong kemewahan yang eksklusif (enclave capitalism), yang memamerkan dengan nyata kesenjangan sosial.

Melihat semua dampak tersebut, patutkah proyek reklamasi diteruskan. Bagi saya tentu tidak.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait