BOGOR – Setelah lebih dari 7 jam menunggu anggota DPRD Kabupaten Bogor di lobi gedung dewan sejak pagi, puluhan guru honorer akhirnya diterima Komisi IV, Senin (28/3/2016) sore. Mereka yang tergabung dalam Persatuan Guru Honor Indonesia (PGHI) dan sebelumnya pernah berunjuk rasa di dewan, kembali datang mempertanyakan tuntutan pengangkatan guru honor sebagai PNS.
“Walau kami sudah lama menuinggu berjam-jam, tidak soal. Kami ingin anggota dewan memperjuangkan aspirasi mengangkat guru honorer menjadi PNS,” ujar salah satu guru honor, Solahudin kepada indeksberita.com.
Dia mengatakan, saat ini di Kabupaten Bogor terdapat 3.140 guru honorer yang masih bergaji dibawa Rp1 juta, bahkan ada diantaranya yang hanya mendapat gaji Rp150 ribu.
“Setiap guru selalu berupaya keras agar mutu pendidikan meningkat. Tapi, ironisnya kesejahteraan guru malah terabaikan,” imbuhnya.
Sementara, Zubaeda, guru SD di Sukajaya juga menambahkan, guru honorer saat ini masih banyak belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), yang merupakan Nomor Induk bagi seorang Tenaga Kependidikan.
“Kami datang agar wakil rakyat bisa campur tangan bahwa nasib guru honorer masih jauh dari sebutan nyaman. Kami semua menuntut kesejahteraan,” tandasnya.
Tanggapi tuntutan guru honorer, saat digelar dialog dengan Komisi IV, DPRD Kabupaten Bogor, Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) dan Dinas Pendidikan (Disdik) pun dihadirkan.
“Sudah ada solusi terkait tuntutan para guru honorer. Kita, sebagai DPRD sudah memfasilitasi. Pemkab Bogor akan mengangkat guru honor. Tapi, secara bertahap, mengingat disesuaikan dengan anggaran. Selain itu, Pemkab Bogor juga masih menunggu peraturan pemerintah dari pusat. Untuk tahap pertama, diangkat 1500 guru honorer,” tukas anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadi
Saat ditanya keluhan minimnya gaji guru honor, Egi mengatakan, para guru akan mendapatkan honor minimal Rp500 ribu hingga Rp650 ribu.
“Honor tersebut diluar dari dana BOS yang bersumber dari APBD,” tuntasnya. (eko)