Rabu, 17 Agustus 22

Sri Mulyani Keluarkan 5 Langkah Reformasi di Dirjen Pajak

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah  melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Handang Soekarno pejabat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, pada Senin malam (21/11/2016). Handang ditangkap bersama Direktur PT EKP, Rajamohanan Nair. Dalam penangkapan itu ditemukan barang bukti uang sebesar USD 148.500, atau senilai Rp.1.9 milyar, yang diberikan oleh Rajamohanan kepada Handang. Uang itu diduga digunakan untuk menyuap Handang, terkait dengan tunggakan STP (Surat Tagihan Pajak) sebesar Rp.78 milyar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa penangkapan oknum pejabat Dirjen Pajak tersebut, sebagai langkah korektif. Langkah yang harus dilakukan, untuk memperbaiki kredibilitas lembaga ini. Dan langkah korektif ini  harus diikuti dengan langkah strategis selanjutnya untuk mereformasi Dirjen Pajak. Adapun langkah-langkah yang ditawarkannya adalah sebagai berikut:

“Langkah pertama adalah membersihkan korupsi dan prilaku koruptif melalui peningkatan kemapuan SDM agar lebih kompeten dan profesional” kata Sri Mulyani.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan, adalah perbaikan sistem basis data. “Perbaikan ini akan bisa memberikan informasi yang obyektif tentang kewajiban wajib pajak. Ini akan mengurangi interaksi yang tidak perlu dari aparat pajak, yang kemudian bisa menimbulkan transaksi seperti yang terjadi pada OTT oleh KPK tadi” ujarnya.

Langkah ketiga, yang harus diperbaiki adalah cara dan proses internal dalam Direktorat Jendral pajak.agar lebih terkontrol dan jelas pertanggungjawabannya.

Langkah ke empat, Struktur kelembagaan juga harus diperbaiki. Termasuk perbaikan di struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan dan kantor-kantor pelayanannya.

“Selama ini staf khusus baik madya maupun pratama, masing-masing memiliki kerawanan berbeda. Oleh karena itu perlu dikaji ulang struktur kelembagaannya”

Terakhir, memperbaharui RUU maupun UU Perpajakan. Perbaikan ini Termasuk UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pertambahan Nilai (PPN).

“Undang-undang KUP sedang dalam pembahasan di DPR. Sedangkan yang dua lagi, undang-undang PPh dan PPN, sedang proses perbaikan di dalam naskah amandemen undang-undangnya” ujar Sri Mulayani

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait