Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kemarin (25/6/2016) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR, membahas kondisi BUMN terkini dan rencana untuk mengubah BUMN menjadi Super Holding.
Dalam penjelasannya, Sri Mulyani melihat belum ada kemajuan yang berarti di BUMN, sehingga BUMN harus dikelola dengan baik, baik secara korporasi maupun politik.
“Tugas BUMN selain mencari keuntungan juga sebagai agen pembangunan. BUMN kita harus dikelola dengan lebih baik, baik secara korporasi maupun politik, mengingat BUMN itu milik pemerintah, pemerintah itu adalah lembaga politik.
Kita memiliki BUMN yang hebat, kenapa dengan asetnya yang begitu hebat BUMN tidak bisa lebih baik dari tetangga kita.Tetapi saat bicara sebagai agen pembangunan, minta tambahan modal terus”
Sedangkan dalam membahas rencana pembentukan super holding, Sri Mulyani menyatakan bahwa pembentukan super holding itu bukan sekadar penggabungan aset. Dan akan dilakukan dengan hati-hati, dan dengan tujuan yang jelas. Dan tujuannya adalah agar proses super holding ini akan mengarahkan BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.
“Agar pembentukan holding itu menciptakan perusahaan kelas dunia, maka holding itu bukan hanya sekadar penggabungan neraca, tetapi pembangunan sinergi, baik sinergi secara governance (tata kelola), penambahan nilai, maupun sosial dan politik” demikian penjelasan Sri Mulyani.
Wacana pembentukan holding memang menjadi topik yang menarik. Bahkan bagaimana road map nya juga banyak diperbincangkan.
(Baca: Road Map Memperkuat BUMN dan Memandang Holding Sebagai Model )
Adapun RDP dengan DPR, Sri Mulyani mewakili Kementerian Negara BUMN . Seperti kita ketahui, Rini Soemarno sebagai menteri BUMN maaih “dibolkot” kehadirannya oleh DPR
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.