Ekonomi

SPA Ditandatangani, 51 Persen Saham Freeport Resmi Milik Indonesia.

Penulis

28/09/2018

Tampak Menteri BUMN Rini Soemarno, Menkeu Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Dirut Freeport MacMoran dan Inalum yang menunjukan SPA yang telah ditandatangani. Dengan ditandatanganinya SPA maka 51 persen Saham Freeport resmi milik Indonesia (Dokumen)

Holding perusahaan pertambangan BUMN, PT Inalum (Persero) bersama dengan Freeport MacMoran, sore ini (27/9) menandatangani sejumlah perjanjian Sales and Purchase Agreemet (SPA) mengenai divestasi PT Freeport Indonesia (PTFI). Penandatanganan SPA ini menyelesaikan proses akuisisi (pembelian) saham PTFI oleh PT Inalum. Dan dengan selesainya penandatanganan akuisisi ini, maka 51 persen Saham Freeport resmi milik Indonesia.

Sejumlah perjanjian yang ditandatangani meliputi perjanjian pembelian saham Freeport MacMoran dan Hak Partisipasi Rio Tinto di PTFI oleh Inalum, serta Perjanjian Pemegang Saham PTFI. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin dan CEO Freeport Richard Adkerson di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, yang disaksikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

“Ini adalah perjanjian terakhir. Ini semua sudah mengikat, tinggal penuhi izin dokumen administrasi, dan pembayaran,” ujar Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya.

Untuk diketahui, dalam Head of Agrrement yang ditandatangani oleh pemerintah dengan Freeport MacMoran sebelumnya, Inalum akan membeli saham PTFI dengan nilai USD 3,85 miliar. Dari sejumlah itu USD 3,5 miliar digunakan untuk membayar hak partisipasi Rio Tinto yang kemudian akan dikonversi menjadi saham. Sisanya sebesar sebesar USD 0.35 milyar atau USD 350 juta digunakan untuk membeli saham Indocopper di Freeport Indonesia, yang sepenuhnya dimiliki oleh Mac Moran.

Sementara itu Menteri Jonan mengaskan bahwa setelah perjanjian ini ditandatangani, maka pemerintah akan menerbitkan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus), sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi. Sebaliknya Jonan menambahkan, pemerintah juga akan terus memantau pelaksanaan kewajiban PTFI untuk membangun smelter.

“Kewajiban PTFI untuk membuat pabrik peleburan (Smelter), berkapasitas 2 sampai 2,6 juta ton per tahun akan kami terus monitor dan evaluasi perkembangannya, sehingga dapat selesai dalam waktu kurang dari 5 tahun,” kata Jonan.