Selasa, 24 Mei 22

Sofyan Djalil: Ketimpangan Tanah Bisa Diatasi Melalui Pelepasan Kawasan Hutan dan Penataan HGU Terlantar

JAKARTA – Ketimpangan kepemilikan tanah merupakan fakta yang terjadi Bangsa ini sejak dulu, dan menjadikannya sebagai warisan permasalahan turun temurun. Untuk mengatasinya, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil, harus ada suatu program yang sistematik dan terukur. Salah satunya dengan pelepasan kawasan hutan.

Sofyan Djalil lewat pesan tertulisnya menjelaskan, upaya penyelesaian ketimpangan tanah bisa dilakukan melalui pelepasan kawasan hutan karena kawasan hutan masih sangat luas. Dan menurutnya, upaya itu sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

“Tanah kawasan hutan masih cukup besar, kalau kebijakan pelepasan kawasan hutan khususnya area yang menjadi pemukiman atau pertanian dilakukan. Itu akan menjadi sumber untuk redistribusi lahan,” urainya.

Ia menambahkan, selain pelepasan kawasan hutan, lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang  tidak dikelola atau ditelantarkan, harus diambil alih negara. “Tanah telantar itu kemudian dijadikan tanah obyek reforma agraria,” tegasnya.

Dalam Undang-Undang Pertanahan pemerintah memberikan HGU dalam waktu tertentu, yaitu untuk 35 tahun. Hal ini bisa dikenakan dalam pelepasan kawasan hutan dan  penetapan tanah obyek reforma agraria. “Seandainya kita ingin menata masalah ini kita bisa impose (kenakan-red) ketentuannya,” Ujar Sofyan.

Sofyan menegaskan permasalahan ketimpangan tanah bisa diatasi, dengan langkah’langkah tersebut. Hanya saja, ia mengingatkan, hal tersebut memerlukan waktu. Permasalahan sengketa lahan dan konflik tanah, serta pemberian hak kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat berupa sertipikat tanah, menjadi prioritas Pemerintah saat ini.

“Jumlah bidang tanah di seluruh Indonesia diperkirakan terdapat 126 juta, dari jumlah tersebut yang baru terdaftar sekitar 51 juta bidang dan masih ada 75 juta bidang yang belum bersertipikat,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sesuaiarahan Presiden Joko Widodo, meluncurkan Program Strategis Nasional berupa Reforma Agraria yang di dalamnya mencakup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Lahan.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait