Kamis, 7 Juli 22

Soal Pergantian Kapolri, Presiden: Saya Tidak Mungkin Nabrak Aturan

“Yang jelas saya dengar masukan dari Polri, Kompolnas dan masyarakat. Tentu saja dalam memutuskan, saya ikuti aturan dan undang-undang yang ada. Tidak mungkin nabrak”

Jakarta  РTerkait agenda penggantian jabatan Kapolri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa dirinya sudah menerima dan sedang mempertimbangkan masukan dari seluruh pihak. Presiden juga menyatakan, dalam memutuskan hal itu dia tidak mungkin melanggar aturan dan perundang-undangan yang belaku.

“Yang jelas saya dengar masukan dari Polri, Kompolnas dan masyarakat. Tentu saja dalam memutuskan, saya ikuti aturan dan undang-undang yang ada. Tidak mungkin nabrak,” ujar Jokowi usai memberi pengarahan dalam Rapat Kerja Pemerintah di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Menurut Presiden, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan apakah akan melakukan perpanjangan atau pergantian terhadap Kapolri Jenderal Badrodin Haiti yang masuk masa pensiun pada Juli 2016.

Jokowi juga mengaku belum menerima daftar sejumlah nama calon pengganti Kapolri dari Kompolnas.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan perpanjangan atau pergantian Jenderal Badrodin Haiti.

Sementara, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Kompolnas, dikabarkan telah melaporkan kepada Presiden mengenai sejumlah usulan nama calon Kapolri versi Kompolnas.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait