Jakarta – Pernyataan sejumlah pejabat negara, petinggi TNI atau purnawirawan TNI dan Polri yang sering menyebut bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah kapitalisme atau neoliberalisme, tapi di sisi lain mendukung pembasmian terhadap hal-hal yang berbau komunisme, leninisme, dan marxisme, dinilai lucu oleh Direktur Imparsial, Al Araf.
“Perlu dicatat, yang antineoliberalisme dan antikomunisme itu sebenarnya ideologi marxisme. Jadi saya lucu aja, kok di satu sisi menolak neoliberalisme, kapitalisme, tetapi dia juga menolak komunisme. Sebenarnya paham dia itu apa?” ujar Al Araf di kantor Kepala Staf Presiden, Jakarta, Senin (16/5/2016).
“Terlepas dari marxisme sudah mengalami revisi kekinian, ya, tetapi kalau ada orang yang menolak neoliberalisme, sebenarnya dia berpijak pada alam pemikiran marxisme,” ujarnya.
Al Araf menegaskan, penindakan hal-hal berbau komunisme, leninisme, dan marxisme di Indonesia sudah tak relevan lagi. Karena, ketiga idiologi itu sudah tidak ada secara kelembagaan.
Terkait bahwa Indonesia masih memiliki instrumen hukum yang mengatur soal pelarangan paham komunisme, leninisme, dan marxisme, dia berpendapat, penegak hukum harus teliti dalam mengimplementasikan peraturan tersebut.
“Persoalannya memang ada Tap MPRS dan UU yang atur itu, sehingga mereka yang pakai atribut palu arit pun kena. Supaya fair, lebih baik diselidiki dulu, apakah dia itu benar-benar menyebarkan paham atau tidak,” tuturnya.
Lebih jauh Ia menekankan agar penindakan terhadap hal-hal berbau komunisme, leninisme, dan marxisme tidak mencederai Hak Asasi Manusia (HAM).