Selasa, 6 Desember 22

Soal Kapolri, Seskab: Ini Sudah Fase Presiden Memutuskan, Jangan Berpolemik

“…Terus terang beliau sudah memanggil banyak orang, mendengarkan banyak pihak”

Jakarta – Terkait masa tugas aktif Jenderal Badrodin Haiti akan berakhir pada 24 Juli mendatang, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung meminta agar semua pihak menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tidak membuat polemik mengenai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Hal itu dikatakan Pramono Anung sehubungan dengan permintaan Komisi III DPR-RI kepada Jokowi agar segera mengajukan nama untuk mengisi jabatan Kapolri.

“Ini sudah pada fase-fase untuk beliau (memutuskan-red). Terus terang beliau sudah memanggil banyak orang, mendengarkan banyak pihak,” ucap Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Menurut Pramono, hingga saat ini Jokowi telah meminta masukan dari berbagai pihak antara lain dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Dewan Kepangkatan dan jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri.

“Sumber masukan Presiden memutuskan Kapolri ada beberapa. Yang pertama Kompolnas sudah menyampaikan, dan sekarang ini kami mendengar Polri  sendiri sudah menyiapkan hasil Wanjakti untuk dikirim ke presiden. Presiden tentunya mendengarkan berbagai masukan terutama dari masyarakat, dari publik, dari media dan sebagainya,” tuturnya.

Meski Presiden sudah memanggil dan mendengarkan masukan berbagai pihak, Seskab tidak bisa memastikan kapan Jokowi akan memutuskan siapa Kapolri selanjutnya.

“Kapan akan memutuskan, ya ini hanya Presiden yang tahu. Karena ini sudah hak prerogratif Presiden sepenuhnya. Kami menghormati itu. Kita tunggu kapan Bapak Presiden mengumumkan,” ujarnya.

Pramono enggan membocorkan siapa saja nama-nama calon Kapolri yang diusulkan kepada presiden. Namun dia menyebut opsi untuk memperpanjang jabatan Jenderal Badrodin atau mengganti dengan nama baru, sama-sama terbuka

“Opsi itu ada,” katanya.

Terkait apa keputusan yang akan diambil presiden, Pram menyebut Presiden bisa saja menerbitkan Perppu jika keputusannya adalah memperpanjang. Karena perpanjangan masa bakti tak diatur rinci UU..

“Ya bisa dilakukan (penerbitan Perppu), kan banyak jalan menuju Roma. Dengan berbagai peraturan yang ada bisa dilakukan, yang pasti tidak akan ada ketentuan yang dilanggar oleh Presiden,” tuturnya.

“Saya tidak mau berpolemik apakah Kapolri diperpanjang atau Kapolri baru. Ini sepenuhnya kewenangan Presiden,” katanya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait