Sikapi Kisruh PDD, Pendiri Politeknik Negeri Nunukan Minta Manajemen Segera Diganti

Menyikapi kekisruhan Program Studi Diluar Domisili (PDD) Politeknik Nunukan Kalimantan Utara, Ilham, salah seorang yang diketahui sejak awal banyak terlibat dalam proses pendirian poltek tersebut turut angkat bicara. Menurut mantan Kabag Humas Pemkab Nunukan di tahun 2014 – 2017 itu, siapapun tidaklah patut menyoal dana hibah yg setiap tahunnya selalu digulirkan.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sudah menggulirkan dana untuk Politeknik Negeri Nunukan sejak tahun 2015. Menurut Ilham di tahun anggaran 2015 tersebut, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp. 7 milyar.

“Walaupun kemudian kisarannya tidak tetap dan menunjukkan nominal yang selalu turun tapi dalam catatannya angka yg telah digelontorkan Pemkab Nunukan sudah mencapai duapuluhan milyar rupiah,” ujar Ilham, Senin (3/1/2020).

Sebagaimana diketahui, sekitar 3 dosen tetap kontrak dari 18 tenaga dosen yang ada, tidak diperpanjang masa kerjanya pasca berakhirnya kontrak kerja mereka di tanggal 31 Desember 2019 lalu. Kebijakan ini memantik protes yang berujung pada permintaan hearing para dosen dan staf kepada anggota DPRD Kabupaten Nunukan. Mereka meminta DPRD Nunukan memediasi persoalan ini hingga ada penjelasan memuaskan.

Ada beberapa poin yang disuarakan dalam surat yang ditujukan kepada DPRD Nunukan, pertama terkait pengurangan dosen dan staf pada tahun anggaran 2020/2021, kedua terkait PHK (bahasa dalam surat dimaksud) sepihak oleh management Poltek Nunukan, penjelasan mengenai keterlambatan pembayaran gaji honor pengajaran dosen dan percepatan proses kemandirian yang tak jelas hingga kini.

Sementara pihak Manajemen Kampus beralasan bahwa terpuruknya kondisi keuangan Program Studi Diluar Domisili (PDD) Politekhnik Negeri Nunukan Kalimantan Utara, memunculkan kebijakan perampingan serta pengurangan tenaga dosen.

Terkait hal tersebut, Ilham mengingatkan bahwa seharusnya pihak manajemen Poltek Nunukan tidak terlalu melarikan persoalan kedalam persoalan dana yg cenderung terus turun . Harus disadari kondisi anggaran defisit mengoreksi semua mata anggaran baik di OPD, lembaga penerima bantuan maupun penghasilan ASN dalam bentuk TPP yang tidak terbayarkan secara utuh.

Bahkan Ilham menegaskan, sebuah manejerial yang baik harus bisa luwes dalam mengelola anggaran ketika berlimpah. Dalam arti, menurutnya, manajemen Poltek Nunukan harus bisa mempergunakan dana tersebut untuk keperluan yg tinggi prioritasnya.

“Dan ketika mengalami krisis harusnya bisa melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran itu,” tandasnya.

Jika berbicara tentang kemandirian, Ilham mencontohkan, Poltek Bone di Sulawesi Selatan sudah memasuki kemandiriannya 2019 padahal sama – sama beranjak pada tahun 2014. Tentang permasalahan, lanjut Ilham, kurang lebih sama yakni terkait lahan, keterbatasan dana , dan SDM pendukungnya.

“Fakta inefisiensi yang ditunjukkan managemen bagaimana mungkin menyekolahkan dosen untuk S2 yang kemudian pada akhirnya diistirahatkan untuk menunggu kemandirian? Secara logika, saya kok tidak menerima ya,” tandas Ilham.

Terkait pertanyaan kenapa mahasiswa bergerak, kenapa sampai dewan adat bahkan lintas etnis sampai merasa perlu utk menyikapi masalah ini, menurut Ilham karena Poltek Nunukan sudah menjadi harapan besar semua warga dan elemen bangsa diperbatasan. Para orang tua sudah menaruh harapan bahwa anak anaknya tidak perlu lagi keluar daerah menuntut ilmu cukup di kampungnya sendiri sudah tersedia.

Dan untuk mengantiasi agar persoalan ini tak merembet, Ilham meminta sudah sepatutnya Poltek Nunukan dibenahi dan disehatkan kembali . Jika persoalan SDM untuk kemandirianya, ia mengungkapkan banyak PNS yg sudah aply untuk melebur secara penuh, mengabdi di Kampus tersebut.

“Termasuk saya yang dari awal pendirian sudah mencanangkan menjadi dosen tetap,” tegasnya.

Ketika ditanya apa solusi terbaik untuk Poltek Nunukan, Ilham menyebutkan ada beberapa langkah. Pertama, segera ganti manajemen dengan yang baru untukk menormalkan situasi yang kronis . Jika urgensi pendanaan yang menjadi faktor penghambat proses kemandirian, Ilham menilai bahwa ekskutif dan legeslatif bisa bersepakat memprioritaskanya.

“Dan yang paling penting, lakukan efisiensi restrukturisasi dengan tetap mempertahankan dosen dosen potensial yang sudah ada,” pungkasnya.