Senin, 15 Agustus 22

Di Sidang Praperadilan, Dahlan Iskan Disudutkan Pendapat Saksi Ahli

Surabaya – Dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Dahlan Iskan di Surabaya, Selasa (22/11), Jaksa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ahmad Fauzi menyimpulkan pendapat ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Adnan Paslyadja dan Universitas Diponegoro Semarang, Pujiono.

Menurut Ahmad, status seseorang yang sudah terdakwa bukan menjadi kewenangan dari penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, melainkan sudah menjadi hak dan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Yang berhak menjadi kewenangan adalah Pengadilan Tipikor, untuk melakukan penahanan,” kata Ahmad.

Masih kata Ahmad, apabila nantinya hakim Tipikor memerintahkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam hal ini yang bertindak di persidangan nanti jaksa dari Kejaksaan Negeri Surabaya, Hakim meminta menghadirkan terdakwa untuk menjalani proses persidangan maka JPU harus menghadirkan terdakwa.

“Itu sudah menjadi kewenangan hakim, bukan kami (penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur),” ucap Ahmad.

Selanjutnya Ahmad mempertanyakan, apabila terjadi putusan praperadilan yang kemudian mengabulkan penetapan tersangka tidak sah. Sebab dalam pandangannya, majelis hakim Tipikor ada lima orang, sementara hakim sidang praperadilan satu orang.

“Ada lima orang hakim di Tipikor. Sedangkan ini sidang praperadilan ini ada satu orang, “ Ahmad menandaskan.

Dalam sidang gugatan praperadilan ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Adnan Paslyadja, menilai penyelidikan dan penyidikan, perbedaan status tersangka, terdakwa, terpidana, serta praperadilan yang dijalani Dahlan Iskan sudah diatur dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Adnan, kata “terdakwa” sudah melekat pada seseorang ketika pengadilan menunjuk majelis hakim untuk perkara tersebut. Kata terdakwa, dipakai saat hakim sudah memutuskan untuk meminta jaksa menghadirkannya.

“Saat itulah kata terdakwa dipakai kepada seseorang,” kata Adnan.

Sedangkan, terkait praperadilan, kata Adnan, sebuah perkara hukum tidak serta merta gugur mutlak apabila praperadilan yang diajukan tersangka dikabulkan oleh hakim.

“Jika saat penyidik menemukan dua alat bukti baru, penyidikan dan penetapan tersangka bisa dilakukan lagi. Praperadilan yang dikabulkan oleh hakim tidak serta merta menggugurkan perkara. Artinya, jika ada bukti baru, diperbaiki, dan baru penetapan tersangka bisa dilakukan lagi,” jelas Adnan.

Sedangkan saksi ahli DR Pudjiono lebih banyak memberikan pendapat soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Hal ini adalah penegakan hukum bukan penegakan Undang-Undang. Jangan sampai korupsi yang menyusahkan masyarakat kecil diganjal penegakan hukumnya hanya dengan praperadilan yang diajukan para tersangka yang notabene mempunyai uang,” urai Pujiono.

Ia juga meminta, tindakan korupsi jangan sampai hanya melihat faktor-faktor prosedural, akhirnya menghilangkan upaya pencarian kebenaran secara materiil.

“Jadi menurut saya, apapun putusan praperadilan, kasus ini seharusnya tetap bisa dilanjutkan,” ungkap Pujiono.

Sementara, salah satu tim kuasa hukum Dahlan Iskan, Indra Priangkasa meminta semuanya harus menghormati proses jalannya persidangan praperadilan. Apabila, proses penyidikan dan penetapan tidak sah, maka perkara pokoknya itu tidak bisa.

“Sebenarnya berdasarkan putusan MK 102 itu menjelaskan, tentang pengertian pasal 82 ayat 1, gugur setelah perkara diperiksa di pengadilan tingkat pertama,” kata Indra.

Ia berpendapat, kata “diperiksa” dimaknai oleh MK dalam sidang pertama. “Berbeda dengan dahulu dilimpahkan, kalau dapat nomor registrasi gugur. Sekarang tidak, dilimpahkan dapat registrasi proses mekanisme dibuka, baru gugur,” terang Indra.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait