Sabtu, 10 Desember 22

Siapa Dalang ‘Mark Up’ Lahan Jambu Dua?

Kasus penggelembungan pembelian lahan Jambu Dua yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Bandung, makin memperlihatkan titik terang setelah puluhan saksi dihadirkan. Senin, (15/8/2016), giliran Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto dan Sekdakot Bogor, Ade Syarif Hidayat akan dihadirkan sebagai saksi di pengadilan pada gelar sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB.

Dalam Surat Dakwaan No. REG. PERK. : PDS-03/BOGOR/03/2016, nama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto ikut disebut. Demikian juga Sekdakot Bogor, Ade Syarif Hidayat, diduga ikut merugikan keuangan negara senilai Rp28,4 miliar.

Hal itu juga dikuatkan dari keterangan saksi yang sebelumnya dihadirikan di Pengadilan Tipikor Bandung. Pada sidang ke 11 terdahulu, di depan Ketua Majelis Hakim Lince Anna Purba, Sekretaris Pribadi Henricus Angka Widjaya alias Angkahong Cyntia Mulyani membenarkan bahwa surat-surat tanah milik Angkahong yang diserahkan ke BPN dan Pemkot Bogor terdiri dari 19 Akte Jual Beli, 1 Sertifikat Hak Milik dan 6 Surat Perjanjian Pelimpahan / Penyerahan Hak Utama Atas Tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan total luas 8.575 m2.

Saat menjawab pertanyaan Pilipus Tarigan, Penasehat Hukum dari terdakwa RNA (Apraisal) berkaitan pertemuan ketiga di ruang Walikota, saksi juga membenarkan bahwa pada 27 Desember 2014 dilakukan musyawarah ketiga berkaitan dengan pembelian lahan jambu dua oleh Pemkot Bogor dan dilaksanakan di kantor Balaikota Bogor.

“Tepatnya di ruangan Walikota Bogor yang dihadiri langsung oleh Walikota Bima Arya, Sekda Ade Syarif  dan Kepala Kantor UMKM Hidayat Yuda priatna, saksi, Kawidjaya Henricus Ang. Dalam pertemuan ini dihasilkan musyawarah bahwa Kawidjaya atau Angkahong menerima permohonan penawaran harga pihak Pemda Kota Bogor yang hanya bisa maksimal Rp43.1 milyar dan kurang Rp2 milyar mungkin bisa dikerjakan lain,” keterangan Cintya di pengadilan.

Saksi Cyntia pun menjelaskan, meskipun datang terlambat, Wakil Walikota Bogor bersama Kabag Hukum saat itu yakni Toto Ulum juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, menurut saksi harga sudah disepakati oleh Walikota Bogor dan Angkahong yakni Rp43,1 milyar, sebelum Wakil Walikota hadir di ruangan.

“Dalam pertemuan di ruang walikota, saya dan Angkawidjaya. Sementara pihak pemkot ada walikota, sekda dan Kadis UMKM. Harga sudah disepakati yakni Rp43,1 milyar, tak lama barulah wakil walikota bersama kabag hukum pak Toto Ulum hadir,” ungkap Cyntia.

Sementara, Kabid Fisik Bappeda, Lorina Darmastuti yang sebelumnya menjadi saksi pertama di Pengadilan Tipikor mem­benarkan adanya pengusulan dana Rp35 milyar untuk pengadaan lahan di Warung Jambu, namun sampai saat ini belum ada notulensinya wa­laupun dibahas dalam rapat resmi yang dihadiri pihak eksekutif maupun legislatif.

Hasil yang disepakati oleh pimpinan DPRD dengan Pem­kot Bogor terkait pengadaan la­han di Warung Jambu, seperti tertuang didalam Raperda dan sudah di evaluasi oleh Guber­nur Jawa Barat Rp17,5 milyar. Namun ketika JPU menanyakan soal anggaran Rp31 milyar un­tuk dialokasikan pemeliharaan jalan dan adanya uang bagi hasil Provinsi Jawa Barat Rp35 milyar, Lorina mengaku tidak mengetahui soal tersebut.

Sementara, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya, Teguh Rihananto, Yus Ruswandi dalam kesaksiannya di pengadilan menyebut, pemkot lah yang menaikan anggaran melebihi dari SK Pimpinan DPRD Kota Bogor yang sebelumnya juga merupakan hasil rapat paripurna dewan senilai Rp17.5 miliar.  

“SK Pimpinan DPRD Kota Bogor memutuskan anggaran lahan Jambu Dua senilai Rp17.5 miliar. Tapi, pemkot memutuskan Rp49 miliar,” kata anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya di Pengadilan Tipikor.

Keterangan senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor yang juga sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Untung Maryono. Menurutnya, ada ketidaksesuaian besaran penganggaran untuk pembelian Lahan Jambu Dua yang akan dipergunakan untuk relokasi PKL eks Jalan MA Salmun Kota Bogor.

Penganggaran APBD itu, tuturnya, harus melalui mekanisme dibuat KUPA dan PPAS, dibuat RKA oleh masing-masing SKPD dari hasil musrenbang. Kemudian, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) menginput rencana APBD.  Setelah itu RAPBD dibuat dan diserahkan ke DPRD untuk dibahas oleh badan anggaran.

“Berdasarkan evaluasi Gubernur pembelian lahan Jambu Dua diputuskan sebesar Rp17,5 miliar. Tapi, malah jadi Rp49,2 miliar dan di-perda-kan. Hal ini telah menyalahi Permendagri No 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusanan APBD,” tukasnya.

Dalam perjalanan sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, fakta persidangan mengungkap nama Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar dan Sekdakot Bogor Ade Syarif Hidayat berulangkali disebut-sebut sejumlah saksi. Dugaan korupsi pembelian lahan Pasar Warung Jambu ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 28,4 miliar.

“Ada pertemuan yang dilakukan antara Walikota Bogor Bima Arya dengan Angkahong pada 27 Desember 2014. Pada 26 Desember 2014 saudara Hidayat Yudha Priatna melaporkan kepada Walikota Bogor Bima Arya bahwa Angkahong bertahan pada Rp 46 miliar, sedangkan nilai appraisal dari saudara Ronny Nasrun Adnan hanya sebesar Rp 39 miliar. Berdasarkan laporan terdakwa HYP, kemudian Walikota meminta dipertemukan dengan Angkahong sampai akhirnya dilakukan musyawarah ketiga pada tanggal 27 Desember 2014 di ruang kerja Walikota,” ungkap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nasran Azis, di persidangan, Rabu (10/8/2016) lalu.

Selanjutnya, tepat di 27 Desember 2014, Bima ditemani Wakil Walikota Bogor Usmar Harimar, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Kabag Hukum Pemkot Toto M Ulum, Ketua TPTSKPU Hidayat Yudha Priatna dan Angkahong bertemu kembali masalah pembelian lahan.

“Pada musyawarah yang dipimpin Bima tersebut terjadi kesepakatan harga tanah senilai Rp 43,1 miliar. Namun dalam berita acara musyawarah itu, serta dalam daftar hadir terlampir tanggal 27 Desember 2014 dibuat seolah-olah musyawarah itu dilakukan antara TPTSKPU dengan Angkahong,” urainya.

Lalu, bagaimana persiapan Walikota Bima Arya Sugiarto dan Sekdakot Ade Syarif Hidayat jelang dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Bandung, Senin depan? Saat media online ini mencoba mengkonfirmasi, tidak didapat jawaban, karena telepon genggamnya tidak bisa dihubungi.

Sebagai informasi, kasus dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan di Pasar Jambu Dua tahun 2014 mencuat menyusul kejanggalan dalam pembelian lahan seluas 7.302 meter persegi milik Kawidjaja Henricus Ang alias Angkahong oleh Pemkot Bogor pada akhir 2014. Saat ini, tiga pejabat Pemkot Bogor sudah ditahan. Mereka yakni YHP, IG dan RNA.

Dalam transaksi jual beli tanah eks garapan seluas 1.450 meter persegi diduga ada bau korupsi mark up harga, dari yang sudah ditetapkan Banang DPRD Kota Bogor senilai Rp17.5 miliar menjadi Rp49 miliar.  

Dari 26 dokumen tanah yang diserahkan Angkahong kepada Pemkot Bogor ternyata kepemilikannya beragam, mulai dari SHM, AJB hingga tanah bekas garapan. Dengan dokumen yang berbeda itu, pembebasan lahan Angkahong seluas 7.302 meter persegi dihargai Rp 43,1 miliar. (eko)

 

 

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait