Senin, 27 Juni 22

Setnov Optimis Sri Mulyani Berikan Percepatan Ekonomi

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) menilai kehadiran Sri Mulyani yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo akan memberikan harapan untuk percepatan perekonomian Bangsa Indonesia.

“Ini pilihan tepat. Pernah jadi Menkeu dan telah melakukan pekerjaan yang berhasil di luar negeri,” kata Novanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis(27/7).

Selanjutnya kata Setnov, Sri Mulyani diharapkan mempercepat program-program dalam APBN dan APBN Perubahan serta program Amnesti Pajak yang sedang digulirkan pemerintahan Jokowi.

Setnov mengatakan Sri Mulyani akan bisa bekerja sama dengan parlemen karena hal itu sudah biasa dilakukan saat menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai dipilihnya Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang baru membuat kepercayaan pasar meningkat.

“Kapabilitas dan juga ‘track record’ Bu Sri Mulyani semua tidak ada yang meragukan. Akseptabilitas dari pasar, ‘trust’, atau kepercayaan sangat tinggi sekali pada Bu Sri Mulyani,” kata Enny di Universitas Trilogi, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hal tersebut menjadi modal besar dan modal kapital yang sangat kuat dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menumbuhkan kepercayaan pasar kembali serta bagaimana mengonsolidasikan fiskal.

Enny berpendapat Sri Mulyani sebagai orang yang tepat dalam mengonsolidasikan fiskal dan menjaga kepercayaan pasar.

Namun, Enny menekankan kepercayaan pasar yang timbul karena sosok Sri Mulyani harus juga diimbangi dengan transformasi struktural dan kelembagaan pemerintahan Indonesia.

Transformasi struktural dan kelembagaan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, kata Enny, harus dilakukan oleh kementerian-kementerian teknis yang berkaitan dengan perekonomian.

“Kalau kapitalisasi ini tidak mampu diterjemahkan untuk mendorong sektor riil kita, melakukan transformasi struktural, memperbaiki ‘problem’ kelembagaan, maka dampak untuk pertumbuhan ekonomi juga tetap minimal dan perubahan secara signifikan terhadap transformasi struktural juga minimal,” tuturnya.

- Advertisement -
Berita Terbaru
Berita Terkait