BOGOR – Setelah Gerakan Rakyat Untuk Pancasila (GRUP) dideklarasikan menolak rezim pencitraan Bima Arya Sugiarto sebagai kepala daerah Kota Bogor, dukungan pun mengalir dari sejumlah elemen organisasi. Rencana aksi besar-besaran awal pekan depan ke DPRD Kota Bogor untuk mendesak dewan menginterplasi walikota juga diapresiasi banyak kalangan.
“Saya mendukung penuh GRUP dengan sikap politiknya karena kepemimpinan Bima Arya Sugiarto sebagai Walikota Bogor selama ini telah menunjukan kesan dukungan terhadap ideologi anti Pancasila. Tidak hanya saat dia hadir meresmikan kantor Hizbuz Tahrir Indonesia (HTI) belum lama ini. Tapi, sebelumnya dia juga pernah mengeluarkan kebijakan melarang perayaan As Syuro bagi penganut Syiah,” tukas Ketua Front Perjuangan Bogor (FPB), Shane Hasibuan kepada indeksberita.com, Jumat (12/2/2016).
Pria yang juga staf ahli fraksi sekaligus pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Bogor ini menolak disebutkan dukungannya representasi partainya.
“Pernyataan saya tidak atas nama partai, tapi sebagai ketua FPB. Saya menilai Bima Arya Sugiarto sudah gagal paham. Semestinya, sebagai kepala daerah dia bisa memilah mana instrumen yang anti Pancasila dan yang tidak, sebelum memutuskan ikut menghadiri kegiatan yang digelar HTI,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kota Bogor, Rusmiatiningsih menolak berkomentar terkait sikap Bima Arya Sugiarto yang disoal GRUP. Sembari tersenyum tanda ikut setuju dengan protes GRUP yang ditujukan ke Walikota Bogor, Rusmiatiningsih mengatakan, belum saatnya fraksinya membuat pernyataan sikap.
“Saat ini kami belum berkomentar dulu ya. Nanti saja lah,” ucap Rusmiatingsih.
Pada bagian lain, Jaringan Pengacara Publik (JPP) yang diketuai Maradang Hasoloan Sinaga secara tegas juga menyatakan sikap setuju.
“Dari dulu kami sudah perhatikan rekam jejak Bima Arya Sugiarto memimpin Kota Bogor sangat dekat dengan komunitas anti Pancasila. Kami khawatir nantinya mengusik rasa kebhinekaan dan bersaudara di Kota Bogor,” ujarnya melalui telepon. (eko)